SLEMAN, BERNAS.ID- Pasca pemungutan suara 17 April lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran utama isu negatif di media sosial daripada jumlah isu negatif yang mengarah pada kedua paslon capres dan cawapres. Meski isu negatif ini sudah ada sebelum pileg dan pilpres, justru setelah pemungutan suara, frekuensi isu negatif bertambah lebih dari 70 kali lipat.
Peningkatan isu negatif ini diduga muncul karena adanya pertentangan antarpendukung kedua paslon dalam menanggapi hasil quick count dan minimnya pendidikan dan pengetahuan politik di kalangan pemilih. Hal itu dikemukan oleh peneliti Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGov) Fisipol UGM Dr Abdul Gaffar Karim kepada wartawan di Digilib Cafe Fisipol UGM usai menyampaikan laporan Polgov soal peta percakapan isu negatif dalam pemilu 2019, Senin (29/4).
Gaffar mengatakan sebelum pemungutan suara, kedua paslon menjadi sasaran utama isu negatif. Dibandingkan terhadap kedua paslon, isu negatif terhadap KPU termasuk yang paling rendah. Selanjutnya frekeunsi isu negatif terhadap kedua paslon cenderung menurun pada hari pelaksanaan pemilu. Namun pasca pemungutan suara, isu negatif terhadap KPU justru mengalami kenaikan.
?Ada peningkatan sekitar 70 kali lipat terhadap KPU atau tiga kali lipatnya isu negatif terhadap paslon,? ujar pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.
Peningkatan frekuensi isu negatif terhadap lembaga KPU ini menurut Gaffar tidak lepas dari pro kontra antarkedua pendukung paslon dalam menanggapi pemenang pilpres setelah munculnya hasil hitung cepat yang dilakukan para lembaga survei. ?Di medsos ada pro dan kontra terhadap hasil quick count,? katanya.
Selain pertentangan hasil hitung cepat, banyaknya isu negatif yang diarahkan ke lembaga penyelenggara pemilu menurutnya juga disebabkan masih minimnya pendidikan politik di kalangan para pemilih. ?Pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan agar tidak muncul efek dari isu negatif dalam pemilu,? katanya.
Wegik Prasetyo, anggota peneliti PolGov lainnya menyampaikan dari analisis big data peta percakapan isu negatif yang mereka lakukan pada 12-22 April lalu berhasil mengumpulkan sebanyak 15.486 twit terkait isu negatif terhadap masing-masing paslon serta KPU. Meski tidak semua twit negatif ini memiliki identitas lokasi namun dari hasil pantauan PolGov, lokasi twit negatif terbanyak berasal dari daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.031 twit dan DKI Jakarta 856 twit.
Selanjutnya untuk sebaran isu negatif setelah pemilu 17 April ditemukan sekitar 13.030 tweet negatif. Dari jumlah tersebut, prosentase terbesar diarahkan ke KPU sebagai sasaran isu negatif. ?Target isu negatif ke KPU sekitar 54 %, ke paslon 01 sekitar 32,3% persen dan ke paslon 02 sekitar 12,9 %,?katanya. (jat)
