JAKARTA, BERNAS.ID ? Agar koordinasi dan siknronisasi kebijakan yang nantinya dirumuskan dapat efektif serta bersesuaian antara program kerja dengan fakta terkini di tengah masyarakat, Menko PMK, Muhadjir Effendy lebih memilih mengajak masyarakat untuk berdialog langsung dan menyimak apa saja masukan serta usulan dari masyarakat.
Masalah yang dibahas adalah mengenai upaya penanggulangan stunting dan seluruhnya dibahas dalam lokakarya bertema penanggulangan stunting yang diselenggarakan oleh Jajaran Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah, di Kota Semarang, Sabtu (2/11).
?Stunting itu sudah jadi program prioritas nasional dalam rangka menyiapkan generasi emas untuk menyiapkan Indonesia maju terutama saat usia 100 tahun Indonesia di 2045. Angka stunting kita masih dan fluktuatif,? kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (2/11).
Adapun koordinasi yang akan diakukan Kemenko PMK, menurut Menko PMK, sifatnya berjenjang. Mulai dari membentuk semacam satuan tugas khusus antarkementerain yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.
Jika berkaitan dengan kementerian lain yang berbeda kemenko, Menko PMK menegaskan akan membahasnya dengan sesama menko. Misalnya, koordinasi untuk masalah pembangunan sanitasi, kementerian yang berwenang adalah KemenPUPR yang koordinasinya ada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Menko PMK diundang hadir untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka lokakarya ini. Lokakarya yang diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi para dokter untuk menanggulangi stunting ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Tengah mewakili gubernur Jawa Tengah, Jajaran Pengurus PB IDI Pusat dan Wilayah Jawa Tengah.
?Saya senang sekali mendengar banyak masukan yang sangat variatif dan ternyata masalah stunting ini sangat kompleks. Tidak hanya soal gizi buruk atau 1000 hari pertama kehidupan. Stunting terkait juga dengan masalah sanitasi,? ujar Menko PMK Muhadjir Effendy. (van)
