SLEMAN, BERNAS.ID – Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), dilakukan pemutaran film dokumenter yang berjudul “Atas Nama Percaya”. Pemutaran dilakukan oleh Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC) di Studio Audio Visual Puskat, Yogyakarta, Selasa (10/12/2019) malam.
Film produksi CRCS UGM tahun 2019 ini mengungkap perjuangan para penganut penghayat dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia guna mendapat pengakuan negara.
Fokus kelompok yang ditampilkan dalam film ini adalah komunitas kepercayaan adat Marapu di Pulau Sumba, NTT para penganut aliran kebatinan Perjalanan, di Cimerta, Subang, Jawa Barat.
Ditampilkan bahwa pada era Orde Baru, banyak penganut Perjalanan yang mendapat tekanan dari pemerintah untuk memilih salah satu agama resmi. Hingga saat ini pun banyak penganut yang masih dipandang sebelah mata oleh penganut agama mayoritas, dianggap sesat dan tidak benar. Namun sebagian dari mereka sudah bisa memperjuangkan untuk menuliskan “Kepercayaan” dalam kolom KTP mereka.
Berbeda halnya dengan penganut Marapu, kebanyakan dari mereka memilih ber-KTP dengan agama Katholik atau Kristen. Ini supaya mereka bisa mendapatkan akses layanan publik dengan wajar. Namun tetap warisan adat Marapu diturunkan dengan ketat ke salah satu anak dari masing-masing keluarga penganut Marapu, di mana anak itu tidak dibaptis.
Shalahuddin Achmad dari YIPC selaku pemantik diskusi usai pemutaran film menjelaskan, yang menarik film ini mengungkap polemik agama versus kepercayaan sejak berdirinya republik ini.
“Kebatinan adalah istilah Orde Lama, era-era Sukarno itu,” jelasnya.
Film ini juga membahas agama yang menjadi alat kontrol di era Orde Baru, lewat didirikannya Departemen Agama. Pada tahun 1973 Pemerintah sempat mengakui bahwa agama dan kepercayaan itu setara. Namun tahun 1978 Pemerintah menganggap keduanya tidak setara.
“Dosa sosialnya sampai hari ini adalah mereka [Pemerintah] sangat otoriter dalam mendefinisikan agama. Harus ada Tuhannya, ada kitab sucinya dan lain-lain, yang referensinya Islam,” sambung Ahmad.
Padahal, menurutnya, para penghayat tidak mementingkan nama Tuhan. Mereka juga tidak mementingkan formalitas maupun kitab suci, namun lebih mentingkan laku spiritual dan budi pekerti.
“Penghayat harus memenuhi kriteria supaya bisa diakui sebagai agama,” kata Achmad.
Ia melanjutkan, akhirnya film ini juga mengungkap bahwa di tahun 2006, penganut kepercayaan boleh mengosongkan kolom agama di KTP, secara regulatif. Namun praktiknya itu masih sulit untuk diterapkan. Hingga tahun 2017 itu bisa mulai diaplikasikan ke banyak orang, setelah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi dan disetujui.
“Ini memang memberi angin surga, tetapi beberapa masih 'tiarap', seperti orang Marapu, banyak yang tidak pakai KTP,” katanya. (den)
