JAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sepertinya akan mengambil jalan tengah dalam penyelesaian penolakan publik terhadap Perpres Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dia mempertimbangkan akan merevisi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019.
Hal itu diungkapkan Janis Hendratet dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Katanya, pada pertemuan dengan para penggiat Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), Nadiem menyebut akan memakan waktu cukup lama dan berbelit-belit jika merevisi Perpres No. 82/2019.
?Pada pertemuan Jumat (31/1) kemarin, beliau bilang merevisi Perpres 82/2019 sulit karena melibatkan institusi lainnya seperti Kemenko PMK dan KemenPAN RB,? kata Janis, Minggu (2/2/2020).
Jelas Janis, dalam Perpres No.82/2019 keberadaan Dirjen Pendidikan Masyarakat (Dikmas) ditiadakan. Padahal nomenklatur ini sangat dibutuhkan agar aktivitas pendidikan non formal berjalan.
Ia membantah ketidaksetujuan dihilangkannya Dirjen Dikmas semata-mata hanya karena persoalan pendanaan. Janis menyarankan, agar pemikiran Nadiem yang out of the box disinkronkan dengan kondisi empirik di lapangan.
Sementara itu, praktisi PNFI lainnya Crissinda Sutadisastra mengatakan dikhawatirkan jika Pusat Kegiatan Bersama Masyarakat (PKBM) digabungkan ke dalam pendidikan formal risikonya akan kehilangan kebebasan dalam belajar.
?Pada 2012 ketika digabungkan, gaya belajar PKBM dipaksa mengikuti cara belajar formal yang menitikberatkan pada kepintaran siswa. Sedangkan PKBM atau dulunya sekolah paket menitikberatkan kepada kecerdasan, bulan kepintaran,? jelas Crissinda.
Ia pun mengkritisi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta yang menitikberatkan pada prasarana yang besar dan mahal.
?Biaya sewa lahan atau bangunan sangat mahal, ditambah lagi harus punya IMB sekolah, serta harus mengikuti struktur pendidikan yang sangat baku,? imbuhnya.
?Kalau ingin mendirikan sekolah yang inovatif dan formal harus ada izin mendirikan sekolah bertaraf internasional agar lebih bebas memilih kurikulum dan pendidikan belajar yang ingin diterapkan. Nah, PKBM merupakan solusi agar orang tua dan masyarakat dapat menikmati pendidikan kreatif yang berfokus pada kecerdasan anak tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal akibat persyaratan prasarana yang lebih besar dibandingkan sekolah swasta formal,? tambah Crissinda.
Lanjut Crissinda, Karena tidak bisa memenuhi persyaratan akhirnya PNFI/PKBM terlempar ke sekolah informal dan disamakan seperti les tapi mendapatkan ijazah yang setara dengan formal. Padahal banyak PKBM yang masuk setiap hari tetap memilih untuk fokus ke berbagai macam kecerdasan di luar dari pintar menghafal. Dicontohkannya sekolah alam yang fokus untuk mencerdaskan sisi wirausaha anak sejak dini, mencerdaskan siswa mengelolah alam sekitar dan diterapkan pada ilmu matematika, seni rupa dan ilmu pemasaran.
Di tempatnya sendiri, Starisa School, ungkap Crissinda, menerapkan sistem belajar yaitu 30% akademis dan 70% pada wirausaha dan seni.
?Kita memiliki kesulitan menjadi sekolah formal karena keterbatasan lahan dan struktur pendidikan kita yang tidak menitik beratkan kepada pengahafalan mata pelajaran, kita melatih kognitive anak, dari penghafalan berbagai macam lagu dan menari. Menjadi pendengar yang baik dengan meningkatan kemampuan anak untuk dapat mendengarkan sebuah musik dan mengetahui kunci apa musik itu dimainkan,? tuturnya.
Ia pun berharap, jika terjadi penggabungan PKBM ke formal tidak memaksa untuk merubah identitas cara belajar, melainkan lebih mendukung dengan lebih memperbanyak pelatihan tentang new ways of learning mulai dari coding, pengelolahan alam, pengetahuan dan teknologi terbaru dari semua industri yang dibungkus agar tenaga pengajar dan murid gampang mengerti.
Di kesempatan berbeda, anggota Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta Kemendikbud untuk mengakomidir PNFI dalam struktur di kementerian tersebut.
?Kalau bisa Perpres ini dihapus atau membuat nama Dirjen Vokasi plus PNFI atau plus Dikmas. Kalau masih sulit, bisa saja dalam Dirjen Vokasi ada Direktorat Pendidikan Masyarakat,? kata Dede Yusuf.
Dede menyebut, baru ada tiga direktorat dalam Dirjen Vokasi, yakni Direktorat SMK, Pendidikan Tinggi, dan Kesetaraan. Padahal, jika mengacu pada Perpres No. 68/2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, syarat adanya Dirjen maksimal dapat lima direktorat. Oleh karenanya, ia melihat perlu ada satu lagi direktorat yang mengakomidir PNFI.
?Mungkin perlu ada satu direktorat non formal,? pungkasnya. (sbh)
