JAKARTA, BERNAS.ID – Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia bukan hanya menjadi urusan pemerintah semata. Seluruh elemen bangsa harus terlibat dan berperan aktif dalam memerangi stunting di Indonesia. Stunting adalah masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya.
“Kasus stunting atau kegagalan tumbuh kembang anak akibat malnutrisi kronis di Indonesia menjadi pekerjaan besar pemerintahan Jokowi – Ma'ruf Amin,” kata Ketua Umum IndoHCF Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS pada acara Temu Pakar yang diselenggarakan Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dengan tema “Strategi Penurunan Stunting dari Hulu – Hilir Secara Komprehensif”, di Raffles Hotel Jakarta, Rabu (4/3).
“Terlebih nominal target yang dituju Presiden Jokowi terbilang sangat ambisius yakni 14 persen pada tahun 2024 mendatang,” tambahnya.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan, prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8 persen di mana artinya satu dari tiga balita mengalami stunting. Indonesia merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia.
Supriyantoro mengungkapkan, stunting tidak hanya dialami keluarga miskin, namun juga mereka yang berstatus keluarga mampu atau berada. Selain menganggu pertumbuhan fisik, stunting juga menghambat perkembangan otak.
“Penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan kebersihan diri pada ibu hamil dan anak dibawah usia dua tahun. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi seimbang serta pemberian ASI yang kurang tepat,” tuturnya.
Supriyantoro menambahkan kerugian negara akibat stunting diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun. Stunting pun dapat menurunkan produk domestic bruto negara sebesar 3 persen.
“Kami tidak ingin anak-anak Indonesia kalah bersaing dengan anak-anak negara lain. Kami ingin mereka menjadi manusia yang maju dan unggul,” kata Ketua Umum IndoHCF Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS.
Sementara itu, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Entos Zaenal mengatakan PERSAGI sangat mengharapkan peran posyandu di hidupkan kembali. Dengan memperkuat posyandu di seluruh Indonesia merupakan kunci sukses dalam upaya perbaikan gizi.
“Kita ingin clear betul dengan semua obat gizi dalam bentuk vitamin dan semua logistik dari pusat dikonsumsi tepat sasaran. Contoh; Ibu hamil minum tablet tambah darah minimal 90 tablet dan Balita mengkonsumsi dengan baik vitamin A dua kali dalam setahun,” jelasnya.
Entos Zaenal juga mengapresiasi acara Temu Pakar yang diinisiasi IKKESINDO bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka menurunkan stunting dengan nominal target yang dituju oleh Presiden Jokowi yaitu 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Ketua Harian Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dedi Supratman menilai bahwa masalah stunting ini tidak bisa hanya pemerintah saja yang mengerjakan tetapi harus ada sinergi semua pihak.
“IAKMI berharap kedepannya penanganan masalah stunting tidak hanya sporadis dan program saja, tetapi juga membangun sistem kesehatan ditingkat bawah yaitu Puskesmas agar lebih baik. Kami mendorong agar tenaga kesmas dan Gizi menjadi urusan Puskesmas,” kata Dedi Supratman. (van)
