BERNAS.ID – Di sejumlah pemberitaan, ia kerap ditulis sebagai spesialis kebijakan publik. Meski demikian, Riant Nugroho lebih ingin disebut sebagai specialist public policy. Menurutnya label “ahli” hanya dimiliki oleh Sang Maha Pencipta.
Pria kelahiran Malang ini mengawali karier sebagai wartawan di majalah Jakarta Jakarta. Pemikirannya turut menyumbang lahirnya Kementerian BUMN pada 1998.
Ia pun dipercaya sebagai staf khusus kementerian tersebut setelah menjalani profesinya sebagai wartawan selama 10 tahun. Selama berada di lingkaran pemerintahan, ia banyak belajar tentang pentingnya kebijakan publik.
Kini, ia memimpin sebuah lembaga bernama Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), yang rajin memberikan masukan kepada pemerintah. Riant tentu tidak menyangka kehidupannya akan penuh keajaiban, mengingat ia dulu hanya seorang anak kecil yang tinggal di desa.
Sebagai anak yang tumbuh di pedesaan, ia bahkan tidak punya nyali untuk memiliki cita-cita atau sekadar punya mimpi. Kini, ia justru terus berkarya dalam menyebarkan pemahaman tentang kebijakan publik.
Lalu, bagaimana kisah perjalanan hidupnya? Berikut selengkapnya.
Tanpa Mimpi
Dr. Riant Nugroho, M.Si dilahirkan di Malang, Jawa Timur, pada 31 Januari 1955. Ibunya adalah seorang guru yang hidupnya sangat sederhana. Ia tumbuh di sebuah kampung yang tidak mungkin bagi anak-anak di sana untuk memiliki cita-cita.
Ia ingat betul setiap harinya menghabiskan waktu melihat lalu-lalang bus yang melintas di depan rumahnya. Dia sama sekali tidak terpikir untuk punya cita-cita, bahkan tidak berani bermimpi.
Siapa sangka, nasib baik membuatnya diterima kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Baginya, itu adalah sebuah keajaiban. Saat itu, ia satu-satunya yang masuk UGM dari tempatnya berasal.
“Kuliah di UGM adalah berkah. Dari Malang ke Jogja, tapi selama sekolah termasuk yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, makan sekali dua kali,” katanya kepada Bernas.id.
Selama di Yogyakarta, ia terus mengasah diri untuk bisa membantu kehidupannya. Ia dan teman-temannya mendirikan perusahaan. Pengalamannya makin bertambah ketika ia lulus.
Karier pertamanya adalah wartawan. Ini adalah titik awal dari perjalanannya mendalam kebijakan publik. Dimulai dengan kedekatannya dengan Ring 1 di Istana Negara pada 1996. Meski bukan pengusaha, tapi ia turut menyumbangkan pemikiran di sana.
“Pak Harto (Presiden Soeharto) punya orang yang secara langsung dia kontak untuk memberikan reviu atas “kebijakan” sekarang namanya kebijakan, dulu reviu,” ujarnya.
Para penyumbang pemikiran kritis atas kebijakan itu direkrut, tapi tidak memperoleh bayaran sama sekali. Pada tahun yang sama, ia bertemu dengan Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto.
Ia bahkan kerap ngobrol sore di rumahnya. Riant cukup heran kenapa Hartarto sering mengundangnya, padahal ia merasa sebagai seseorang yang tidak mengerti apapun.
“Jadi kalau Anda adalah orang yang bukan siapa-siapa, berbahagialah karena orang nggak takut dengan Anda,” ucapnya,
“Dia cerita, saya masih anak plonga-plongo, dia bilang Pak Harto bilang mau bayar utang (negara). Saya bingung kan. Dia bilang, ‘Coba kamu pikirkan bagaimana caranya Pak Harto bayar utang’.” tuturnya menirukan perkataan Hartarto kala itu.
Sebagai wartawan politik yang sering ditempatkan di Kementerian Perindustrian, ia belum terlalu paham dengan urusan keuangan, Tapi, ia memiliki sebuah ide untuk menjawab pertanyaan dari Hartarto.
“Saya nggak punya ide. Setelah itu saya berpikir, bagaimana kalau BUMN itu disehatkan kemudian dijual 40%, siapa tahu utangnya bisa lunas,” jelasnya.
Baca Juga: Ingin SPP Kuliah Gratis? Ini Strategi Kerja Remote di Universitas Mahakarya Asia
Kebohongan Publik
Singkat cerita, terbentuklah Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada 1998. Ia menjadi staf khusus Menteri BUMN Tanri Abeng pada 1998, dan selalu menemaninya. Ia pun banyak belajar dari Tanri.
Suatu ketika, muncul pemikiran bagaimana supaya menteri tidak mengambil keputusan yang keliru. Akhirnya, terbentuklah komite kebijakan yang tugasnya membahas kebijakan sebelum menjadi putusan Menteri BUMN.
Biasanya yang dibahas berkaitan dengan sesuatu yang bernilai besar dan strategis. Komite tersebut diisi oleh para petinggi seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Sultan Hamengku Buwono X, Anwar Nasution, Buyung Nasution, dan sebagainya.
“Semua kebijakan menteri yang level besar lewat situ. Saat reformasi, IMF memaksa kita untuk privatisasi, tapi fire sale tidak pernah terjadi karena para menteri mendiskusikan dengan komite, dan komite itu nggak bisa dibayar. mereka tinggi integritasnya,” tuturnya.
Hingga 1999, Riant memandang kebijakan publik sebagai hal yang biasa. Hingga pada tahun 2000, ia menjadi bagian dari United Nations Development Programme (UNDP) milik PBB.
Baca Juga: Kisah Muhammad Adithia Amidjaya, Bantu Dorong Potensi Manusia Lewat Coaching
Suatu hari, ia diminta oleh lembaga donor dari Jerman untuk memberikan pengarahan kepada para bupati se-Indonesia, yang berada di bawah naungan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Kemudian, ia diberi buku dan diminta untuk menulis risalah dari acara tersebut. Setelah itu, ia dikontrak UNDP untuk membangun kedamaian setelah konflik di Poso, Tojo Una-una, dan Ambon.
Selama berada di sana, ia tidak menyangka risalahnya dicetak menjadi sebuah buku dan termasuk best seller. Buku itu berjudul Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.
Setelah sampai di Jakarta, ia mulai dikenal luas sebagai ahli kebijakan publik. Riant menyebut dirinya telah melakukan kebohongan publik karena dikenal sebagai ahli kebijakan publik. Namun, untuk menghempaskan kebohongan tersebut, ia mulai belajar dan mendalami kebijakan publik.
“Dari awalnya berbohong, lepaslah menjadi kenyataan. Karena ternyata saya baru tahu negara itu hebat karena aturan mainnya,” katanya.
Pada 2003, Riant menjadi Direktur Eksekutif Persahabatan Indonesia-Malaysia atau Prima. Dia juga pernah ke Malaysia selama dua tahun untuk membantu kementerian di Negeri Jiran itu.
Beberapa kali ia juga menjadi penasihat kebijakan publik pemerintahan era Habibie, Megawati Soekarnoputri, SBY, dan Joko Widodo saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian pada 2014 hingga akhir 2019, ia direkrut oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya sebagai staf khusus menteri.
“Tugas saya hanya satu, bagaimana merapikan kebijakan pariwisata. Dulu izin pariwisata itu ratusan, termasuk membuat barbershop di pinggir jalan,” ucapnya.
“Dalam waktu 6 bulan, kami diminta untuk membuat deregulasi, dan saya bisa dengan tim melakukan deregulasi peraturan pariwisata dr seratus lebih menjadi 13, dari 13 jadi 1 saja, anggaran waktu itu Rp60 juta,” jelasnya.
Riant menikmati hidup berdampingan dengan urusan kebijakan publik, hingga lahirlah buku-buku karyanya seperti Public Policy, Kebijakan Publik, Kebijakan Membangun Karakter Bangsa, dan sebagainya. Sudah ada sekitar 100 buku yang ia tulis.
Satgas Covid-19
Riant juga masuk sebagai anggota Tim Pakar Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19. Dia menyebut, dulu tim Satgas Covid-19 tidak memiliki pakar dalam jumlah banyak.
Kemudian, pada Agustus 2020 dibentuk tim Pakar Perubahan Perilaku yang berisi lebih dari 20 pakar. Mereka direkrut dan tidak diberi gaji, namun akan disiapkan honor. Yang mengejutkan adalah para pakar tersebut tidak mau dibayar, bahkan sampai hari ini.
“Sampai hari ini kami tidak dibayar karena kami tahu kami sudah diberi Tuhan otak untuk berpikir, masa minta dibayar,” ujarnya.
Sebelumnya, muncul berbagai istilah dalam penanggulangan Covid-19 hingga tercetuslah pemikiran bahwa pencegahan harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat sejak di hulunya.
Kemudian, muncullah Gerakan 3M, yakni mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak.
Pengalaman unik dalam penanggulangan Covid-19 adalah ketika menghadapi wabah yang luar biasa di Madura. Covid-19 pascalebaran meledak di wilayah tersebut. Untuk membuat warga patuh terhadap protokol kesehatan, pemerintah harus menggandeng ulama dan kyai.
“Kemudian, kami rapat bersama pusat Nahdlatul Ulama (NU), dan mereka langsung kerjakan. Kami rapat dengan kyai se-Madura, semua pesantren harus ikut prokes,” ujarnya.
Riant memiliki pemikiran agar BUMN dikelola sesuai dengan UUD 1945. Sebuah hal yang tampak klise, namun sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Dia menyebutkan ada 4 jenis BUMN yakni BUMN yang mengurusi hal penting bagi negara, hajat hidup orang banyak, berkenaan dengan isi bumi dan laut, dan demokrasi ekonomi. Urusan demokrasi ekonomi berkaitan dengan perbankan dan sebagainya bisa diserahkan ke regulasi pasar.
“Berhubungan dengan pertambangan dan besar-besar, silakan, asal nggak dijual 100%, tapi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara sejak kepemilikannya sampai kerugiannya,” jelasnya.
“Hajat hidup orang banyak harus disubsidi pemerintah. Kriteria berhasil bukan karena mendatangkan profit, tapi subsidinya makin kecil dan pelayanan bermutu tinggi,” ibunya.
Berteriak di Padang Gurun
Saat ini, Riant memimpin Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia atau MAKPI, sebuah organisasi yang membuat kajian-kajian tentang kebijakan pemerintah. Kajian tersebut diberikan secara gratis kepada pemerintah.
Setiap bulannya, paling tidak ia dan tim mengirim 5-6 policy brief kepada presiden, menteri, Ketua DPR, dan sebagainya. Meski rajin mengirim kajian, tidak selamanya suara-suara tersebut didengar.
“Kadang didengar, kadang kami seperti seseorang pengembara di padang pasir yang berteriak. Tapi bagaimanapun kami terus berteriak,” ujarnya.
Selama sesi wawancara dengan Bernas.id, ia kembali merefleksikan alasannya menjadi seseorang yang peduli terhadap kebijakan publik. Ia menganggap hal itu sebagai hadiah, yang bermula dari ketidaktahuan kemudian menjadi seseorang yang mendalami kebijakan publik.
Selama proses pendalaman, sudah puluhan menteri ia bantu, begitu pula dengan DPR. Maka, ia lebih senang dikenal sebagai specialist public policy. Ia menyadari membuat kebijakan publik itu tidak mudah. Ada jam terbang bagi seseorang untuk membuat kebijakan publik.
“Ada jam terbang bagi membuat kebijakan publik. Jam terbang itu adalah rasa hati kepada orang lain, merasakan bagaimana orang kecil. Kalau anak orang kaya, kuliah di luar negeri, S3 di mana saja, pulang jadi penasihat menteri, padahal never touch the ground,” jelasnya.
Di samping itu, perlu adanya literasi kebijakan publik kepada masyarakat. Bukan untuk melawan pemerintah, namun memberi tahu apa yang seharusnya diperbaiki.
Baca Juga: Kisah Frans Budi Santika, Si Introvert yang Bertransformasi Jadi Trainer Spesialis Komunikasi
Di sisi lain, ada sedikit rasa lega. Riant mengatakan sudah banyak pejabat yang berbicara tentang kebijakan publik. Meski belum semuanya mengetahui arti kebijakan publik dengan baik dan melaksanakannya.
Kini generasi milenial adalah pemilik masa depan dari bangsa ini. Dia berharap, generasi muda memahami tugas pemerintah yakni melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan membuat bangsa berkelas dunia. Ia menyebutkan, anak muda wajib menagih kewajiban pemerintah tersebut.
“Di dalam meng-influence policy tadi, kita masuk ke ranah yang kita sukai. Kedua harus aman, aman secara proses dan hukum di Indonesia yang mengacu pada kepastian,” tuturnya.
Dari sekian banyak pengalamannya, ia menyimpulkan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang menyentuh hidup setiap manusia mulai dari hal yang paling dasar hingga yang paling privat.
Riant Nugroho membuktikan bahwa pemahaman kebijakan publik dan manajemen bukan sekadar teori, tetapi juga keterampilan yang harus terus diasah. Jika Anda ingin menapaki jalur yang sama dan menjadi ahli di bidang SDM atau kebijakan, mengikuti Sertifikasi Manajer SDM dari Universitas Mahakarya Asia adalah langkah terbaik. Dengan sertifikasi ini, Anda akan memiliki kompetensi yang diakui dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Hubungi Admin UNMAHA untuk mendapatkan informasi lengkap tentang sertifikasi ini.
Jadi Reseller Gadget di Adolo: Peluang Bisnis Cerdas untuk Sukses!
Seperti halnya Riant Nugroho yang memahami pentingnya strategi dalam kebijakan publik, kesuksesan di dunia bisnis juga membutuhkan langkah cerdas. Jika Anda ingin membangun usaha yang stabil dan menguntungkan, menjadi reseller laptop dan tablet di Adolo bisa menjadi pilihan tepat. Dengan permintaan gadget yang terus meningkat, Anda berpeluang mendapatkan keuntungan besar tanpa harus repot dengan produksi. Kunjungi website Adolo untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan pendaftaran sebagai reseller.***2
