PURWOREJO, BERNAS.ID – Pemkab Purworejo mulai menggelar konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah di tahun 2023, Kamis (3/2/2022).
Konsultasi publik dan pembukaan masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2022 itu dilaksanakan untuk dasar menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2023.
Dalam pembukaan kegiatan konsultasi publik itu, Bupati Purworejo Agus Bastian menyampaikan, target capaian pemkab pada tahun 2023.
“Tujuannya menjaring aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan, sebagai pedoman dalam penyempurnaan RKPD dan rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023,” tuturnya.
Konsultasi publik akan dilaksanakan selama 2 bulan ke depan dan akan diikuti dengan musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.
Rangkaian itu akan diakhiri dengan penutupan Musrenbang Kabupaten Purworejo pada Minggu ke-4 Maret Tahun 2022.
Baca Juga: Hati-hati Melintas Purworejo – Kebumen, Jalan Nasional Selatan Banyak Berlubang
“Saya instruksikan kepada camat untuk melaksanakan musrenbang kecamatan dan para kepala perangkat daerah untuk melaksanakan forum perangkat daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder,” tegasnya.
Menurut Bupati, 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo.
Pemkab mengambil tema “Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekonomi Kerakyatan”.
Baca Juga: Reuni Akbar I SMPN 1 Purworejo dan Peluncuran Aplikasi goPeDji
Pemkab menetapkan target tahun 2023 antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,76, angka kemiskinan 11,02 persen – 9,86 persen.
Untuk tingkat pengangguran terbuka, dipatok sebesar 3,45 persen.
Selain itu, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ditargetkan sebesar 2,31persen.
Pertumbuhan ekonomi 3,98 persen – 4,98 persen, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 72 dan Indeks Risiko Bencana 170,3.
“Kita harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran,” harapnya.
“Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, serta ketahanan bencana dan keberlanjutan lingkungan hidup juga harus bisa kita wujudkan,” tandas Agus. (den)
