SLEMAN, BERNAS.ID – Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (MPWK) UGM, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta Forum Diskusi Kritis Media Yogyakarta menggelar seminar dan workshop “Paradoks Pembangunan Pariwisata dan Pengendalian Kawasan Lindung”, di University Club Hotel UGM, Rabu (23/3/2022).
Kepala PSPPR UGM Prof Ir Bambang Hari Wibisono, MUP, M.Sc, Ph.D menerangkan, seminar ini bertujuan untuk mempersiapkan berbagai stakeholder pengembangan pariwisata di Yogyakarta dalam menghadapi kemungkinan membanjirnya arus wisatawan ke Provinsi DIY, karena semakin terbukanya akses, seperti dibangunnya JJLS, jalan tol dan Bandara NYIA.
“Di sini kami juga membangun kesadaran akan pentingnya sebuah sistem manajemen yang operasional, dan tepat sasaran untuk menjaga kelestarian potensi pariwisata yang dikandung oleh kawasan yang berfungsi lindung di Provinsi DIY,” ujarnya.
Baca Juga : Lestarikan Budaya Apeman, Kelurahan Sosromenduran Kembali Gelar Ruwahan Tahun 2022
Prof Hari menambahkan, sasaran dari seminar ini adalah menciptakan kesepakatan diantara semua stakeholder pengembangan pariwisata di DIY untuk menjadi peserta, dalam manajemen kolaboratif dengan memanfaatkan kawasan yang sesuai untuk dijadikan atraksi wisata yang produktif, sambil menjaga dengan baik kelestarian lingkungan di seluruh kawasan lindung yang ada.
“Sasaran selanjutnya yaitu adanya referensi bagi pengambil kebijakan di daerah,” imbuhnya.
Seminar yang menghadirkan pembicara dari pihak pemerintah, akademisi terkait, serta para pembahas dan penanggap dari pihak swasta, serta komunitas dan ini merupakan seminar lanjutan, dari seri pertama yang dilaksanakan pada Rabu (16/3/2022) lalu.
Dr Danang Wahyu Broto, SE, M.Si yang juga merupakan Anggota Komisi B DPRD DIY yang hadir pada seminar tersebut menyatakan di pemerintahan regulasi yang ada sudah lengkap, baik peluang dan kondisinya.
“Namun regulasi yang ada ini apakah sudah tersosialisasi. Dari regulasi yang ada itu apakah ada kendala. Kami ada tiga fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” terangnya.
Danang menegaskan, paradoks yang ada hanyalah masalah komunikasi. Dan melalui seminar yang menghadirkan para stakeholder ini, bisa menjadi terobosan dalam memecahkan permasalahan yang ada.
Baca Juga : Kondisi Saat ini Masih Dikeluhkan Pelaku Pariwisata DIY
“Kami ingin tahu, permasalahannya dimana? Paradoksnya, hanya masalah hambatan komunikasi. Jangan berpikir bahwa pemerintah itu penguasa, pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Jadi begitu ada masalah bisa disampaikan ke kami,” tambahnya.
Danang menuturkan, juga tidak menutup kemungkinan apabila ada permasalahan yang timbul, pihaknya bersedia membuka pintu untuk menampung segala permasalahan yang ada.
Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY, GKR Bendara mengatakan, dalam memasarkan pariwisata di DIY terdapat gap antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi DIY.
“Kami disini bekerja keras dengan dinas pariwisata untuk terus menyambung gap tersebut. Dan harapannya hari ini bisa menjadi pemantik kebijakan untuk kawasan lindung, yang nanti bisa kami bantu sambungkan kepada rekan-rekan yang dibawah, tentunya dengan pelaku industri,” tuturnya. (cdr)
