Bernas.id – Mengenal nama Papua, pikiran kita pasti tertuju pada keindahan Raja Ampat. Yah, Raja Ampat memang sangat ikonik. Keindahan alamnya yang bak lukisan, membuat orang ingin berbondong-bondong kesana.
Namun, tahukah Anda bahwa Papua juga memiliki Kaimana yang tak kalah menarik dari Raja Ampat?
Yah, Kaimana memiliki banyak destinasi wisata favorit, Salah satu contohnya adalah Kota Senja. Dengan langit merah merona di kala sore, Anda bisa menyaksikan matahari tenggelam di garis presisi pantai. Bahkan, kecantikan Kaimana sempat diabadikan dalam sebuah lagu berjudul “Senja di Kaimana” saat era 70an.
Kaimana juga punya Kolam Sisir yang airnya sangat jernih bak kaca. Lalu ada pula Teluk Triton yang pemandangannya tak kalah cantik dari Raja Ampat. Masih banyak tempat wisata di Kaimana yang sangat memikat hati. Namun tak hanya dari sisi destinasi wisata, Kaimana juga punya banyak cerita sejarah yang menarik.
Sejarah Kaimana
Melansir Jurnal Arkeologi Papua yang terbit di tahun 2014, Pesisir Kaimana menjadi salah satu kawasan penting untuk memahami gambaran peradaban masa awal sejarah di Pulau Papua. Kaimana berkembang sejak imperium Nusantarak sebagaimana jejak arkeologi yang ditemukan.
Kaimana merupakan salah satu kerajaan di bagian selatan wilayah Kepala Burung, Papua. Wilayah petuanan di pesisir Kaimana, yang sekarang dihuni masyarakat multikultural alias berasal dari beragam etnis dan agama.
Sebelum menjadi kerajaan, para pendahulu masyarakat Kaimana adalah orang-orang Patimunin, yang berasal daerah di Pegunungan Kumawa dan Teluk Baik. Lalu muncul seseorang bernama Imaga yang menyatukan masyarakat sekitar melalui perkawinan.
Setelah itu, ia mendirikan sebuah kerajaan bernama Sran (kini dikenal dengan nama Kaimana) di tahun 1309. Raja pertama yang saat itu berkuasa adalah Tikus Sran Nati Pattimuni I di mana “Tikus” diartikan sebagai raja sedangkan “ Sran” adalah wilayah pemerintahannya.
Semasa pemerintahan raja Imaga, kondisi kehidupan masyarakat cukup baik. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan orang-orang Seram timur, yang mencari burung kuning, masoi dan emas di wilayah tersebut. Para pedagang Seram timur pun melakukan perkawinan dengan penduduk tanah daratan Papua.
Baca juga: Kisah Papua: Dari Zaman Prasejarah Hingga Tangan Belanda
Setelah Raja Pertama Wafat
Setelah raja Imaga wafat, tampuk kekuasaan jatuh pada Basir Onin” anak dari Imaga. Ia memindahkan kerajaannya ke Pulau Adi karena itu ia bergelar Rat Sran Adi II. Pemindahan kerajaan didasarkan atas pertimbangan bahwa Pulau Adi terletak pada posisi strategis dalam lalu lintas pelayaran dan perdagangan menuju dataran Kowiai.
Di masa itu, Kerajaan Sran menjadi Kerajaan Muslim karena anggota kerajaan mulai memeluk agama islam sejak tinggal di wilayah tersebut. Jauh sebelum Kerajaan Islam ada pada abad ke 1500 (1460-1541), penguasa pertama Pulau Adi, Ade Aria Way atau dikenal dengan Samai, menerima Islam yang dibawa oleh seorang sufi Yaman yaitu Syarif Muaz al-Qathan.
Syarif Muaz al-Qathan yang populer dikenal dengan “ Syekh Jubah Biru” artinya Syeikh berjas biru. Sejarah lisan juga menyebutkan bahwa raja pernah meminta Alhamid dari Maluku ke wilayah tersebut. Alhamid berdarah Arab menjabat sebagai Imam di daerah tersebut, dan ahli warisnya telah tinggal di Kaimana sejak saat itu.
Kaimana dan Majapahit
Saat Basir Onin merasa tak kuat lagi memimpin kerajaan, ia mengangkat anaknya Woran sebagai raja. Pada masa pemerintahan Woran, kerajaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ia mengikuti langkah raja Imaga untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya dengan cara mengunjungi desa-desa serta melakukan pernikahan di berbagai tempat.
Hasil usaha raja Woran berhasil membuat wilayahnya berkembang meliputi dataran semenanjung Onin, dataran Bomberay dan dataran Kaimana yang berbatasan dengan tanah rendah Kamoro.
Woran memerintah dalam waktu yang cukup lama dan mengangkat anaknya Wau’a sebagai Putra Mahkota, sayangnya Wau’a meninggal dalam usia mudah sebelum sempat menjadi Raja.
Dalam masa kepemimpinan Raja Woran, kerajaan Sran pernah dikunjungi oleh Patih Gajah Mada. Kunjungan ini tercatat dalam tulisan Empu Prapanca yang menyebutkan suatu daerah yang bernama Sran yang pernah dikunjungi oleh Patih Gajah Mada dalam upaya menggenapi Sumpah Palapa yang diucapkannya kepada raja Majapahit.
Dalam kunjungannya ke istana raja Sran Rat Adi III, Patih Gajah Mada disambut dengan upacara kebesaran. Dalam kunjungan itu, Patih Gajah Mada memberikan seorang putri dan bendera merah putih kepada raja Woran. Sementara itu, Woran memberikan burung Cendrawasih dan seorang putri raja untuk diantar kepada raja Majapahit. Woran memerintah selama 92 tahun yaitu dari tahun 1348-1440.
Baca juga: Kyiv Atau Kiev, Bagaimanakah Ejaan Yang Benar Untuk Menyebut Ibukota Ukraina?
Kaimana dan tidore
Sepeninggal raja Woran, eksistensi Kerajaan Sran mulai pudar. Sebab, raja pengganti tidak memiliki kemampuan seperti Raja Woran akibat invasi Tidore di tahun 1948.
Di tahun itu, pasukan hongi Tidore, menyerang daerah Sran sehingga terjadi perang antara kerajaan Sran melawan pasukan hongi Tidore. Sejak itu, Saran harus membawa budak dan burung kuning untuk diantar kepada Tidore.
Sultan Tidore, juga pernah mengangkat seorang raja di Pulau Adi, namun keturunan raja tersebut tidak dapat mempertahankan eksistensi kerajaannya. Hal ini tertuang dalam Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder) Afdeeling West Nieuw Guinea, 1932.
Kaimana dan Belanda
Sebelum pemerintah Belanda berkuasa atas Papua, raja Nduvin (yang menggantikan Raja Woran) memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Borombon di Pulau Adi ke E’man. Wilayah tersebut kemudian hari dikenal sebagai Kaimana.
Raja-raja telah diubah dan ibukota telah dipindahkan dari waktu ke waktu sampai Nduvin dinobatkan sebagai Tikus Sran IV pada tahun 1808 dan pemerintah daerah. Di bawah pemerintahan Nduvin, Sran akhirnya bergabung dengan otoritas Kerajaan Namatota.
Sayangnya, ia tidak dapat mempertahankan pengaruhnya di bawah kekuasaan Namatota karena ia berfokus pada ekspedisi Hongo. Perlawanan Nduvin terhadap ekspedisi Hongi harus berakhir pada tahun 1898 ketika dia meninggal. Kemudian, pemerintahan kerajaan akhirnya jatuh ke putranya, Naro’e. Namun, di bawah kekuasaan Naro’e, campur tangan Belanda menjadi lebih terlibat dalam mengelola daerah tersebut semakin kental.
Pada saat itu, wilayah administrasi Papua dikelola oleh Belanda. Belanda juga mengelola Afdeeling Noord Nieuw Guinea dan Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea di bawah kendali penduduk Maluku.
Sementara itu, Naro’e melanjutkan perjuangan ayahnya dalam ekspedisi Hongi ditemani oleh pasukannya yang disebut “Sabakor.” Pada tahun 1912 Naro’e mengunjungi Kapten Keyts di Teluk Bintuni. Sejak itu, ia mengetahui rencana pemerintah Belanda untuk membangun kekuasaan di wilayahnya.
Baca juga: Sejarah Krimea Yang Selalu Disebut-Sebut Dalam Perang Ukraina Vs Rusia
Pembangunan Kaimana
Menanggapi informasi tersebut, Naro’e datang ke Kokas dan Babo dan menghabiskan waktu kurang lebih 10 tahun untuk mengasingkan diri di sana. Selama mengasingkan diri, pemerintahan dipegang oleh putranya, Ahmad Aituarauw. Pada tahun 1922, Naro’e kembali ke ibu kota Kaimana dan mengirim instruksi ke daerah dan desa untuk membangun jalan untuk aksesibilitas.
Di bidang sosial ekonomi, ia juga mengirimkan instruksi lain untuk mengatur beberapa bidang perkebunan kelapa sawit di Sararota dan Nusa Venda. Instruksi yang sama untuk pengaturan perkebunan sawit lainnya juga dilakukan untuk Nanesa, Bitsyari, dan Lobo. Dia ditetapkan untuk mengelola ibukotanya di Kaimana sampai dia meninggal pada tahun 1923.
Sepeninggal Naro’e, pemerintahan di Kaimana diserahkan kepada putranya, Ahmad Aituarauw oleh pemerintah Hindia Belanda semata-mata untuk urusan budaya tanpa otoritas politik.
Ia diberi gelar “Tikus Sran Tikus Eman Umisi VI” dalam bahasa daerah atau dapat diartikan sebagai “Raja Komisi Kaimana” sebagai gelarnya, dan memerintah Kaimana, Papua Barat, pada tahun 1923 hingga 1966. Setelah Ahmad Aituarauw, ibu kota diperintah oleh Muhammad Achmad Rais Aituarauw juga dikenal sebagai Bestuur Achmad karena keterlibatannya dalam Hoofd Bestuur Administratie (Kepala Tata Usaha)
