JAKARTA, BERNAS.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak para demonstran Senin 11 April 2022 untuk menahan emosi, amarah, dan tidak membuat gaduh. Sebab, demonstrasi yang akan dilakukan bertepatan dengan bulan puasa.
Ketua Tanfidzyah PBNU, Ahmad Fahrur Rozi menyebut hawa nafsu, amarah, dan emosi membuat puasa tidak sempurna. Ia pun mengajak semua pihak untuk menghormati kemuliaan dan kedamaian bulan suci Ramadan. “Tentang rencana demo 11 April mengajak semua pihak menahan hawa nafsu serta menahan emosi dan amarah yang bisa membuat puasa menjadi tidak sempurna,” kata Fahrur, Minggu (10/4/2022).
Baca Juga Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Pelajar Ikut Demonstrasi
Fahrur pun mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang berkata kotor dan berbuat gaduh saat menjalankan puasa. Dalam hadis itu Nabi Muhammad juga meminta agar seseorang yang dimarahi mengatakan bahwa ia sedang berpuasa.
“Jika seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu, dan janganlah berbuat gaduh,” bunyi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu.
Fahrur juga mengingatkan bahwa puasa demonstrasi bukan merupakan salah satu hal yang membuat seseorang boleh membatalkan puasa. Ia juga mengingatkan agar tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah disampaikan dengan tertutup, santun, dan langsung tertuju pada kebijakan yang dimaksud.
“Hendaknya usulan dan tuntutan kepada pemerintah disampaikan secara baik dan santun, disampaikan secara tertutup,” ujar Fahrur.
Baca Juga Wiranto: Ada Yang Menggerakkan Kelompok Lain Untuk Susupi Demonstrasi Mahasiswa
Terkait hal ini, Fahrur juga mengutip hadis Nabi yang menyarankan agar nasehat ke pemerintah tidak disampaikan secara terbuka. Ia lantas menjaga semua pihak menjaga ketentraman dan ketertiban di bulan Ramadan.
“Barang siapa yang hendak menasehati pemerintah, maka jangan disampaikan secara terbuka,” kata Fahrur mengutip hadis tersebut.
Sebelumnya, BEM SI menyatakan akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April guna menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Meski Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menterinya berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. (jat)
