JAKARTA, BERNAS.ID – Pernyataan Presiden Jokowi yang melarang menteri dan jajaran pemerintah menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, masih belum memunculkan kepastian waktu pemilu selanjutnya dan memastikan bahwa jabatan presiden dua periode saja sesuai konstitusi. Pernyataan presiden tersebut masih perlu dipastikan dengan tindakan nyata dan langkah konkret di tataran pelaksanaan untuk menciptakan kepastian politik terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dan jabatan presiden dua periode saja, sehingga menutup segala kemungkinan politik untuk manuver amandemen konstitusi.
Pokok gagasan itu mengemuka dalam forum diskusi publik dengan tajuk “Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?” yang diselenggarakan oleh PARA Syndicate pada Jumat, 8 April 2022 secara daring. Diskusi ini menghadirkan narasumber; Masinton Pasaribu, anggota DPR RI Fraksi PDIP; D. Nicky Fahrizal, Peneliti CSIS; Virdika Rizky Utama, Penelitijuga PARA Syndicate; dan sebagai host Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.
“Pernyataan Presiden Jokowi belum ‘case closed clearly’ dalam urusan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden”, ujar Ari Nurcahyo membuka diskusi.
Segala kemungkinan politik masih bisa saja terjadi, masih bisa dimainkan oleh aktor selain menteri atau di luar pemerintahan, atau manuver gerakan senyap di lapangan.
Senada dengan itu, Virdika Rizky Utama menyebut pernyataan Presiden Jokowi itu dinilai masih belum jelas dan tegas.
“Kalimatnya masih bersayap dan masih memberikan celah untuk para elite melakukan manuver politik,” kata Virdi.
Lebih lanjut, Virdi juga menilai bahwa
komunikasi politik yang terjadi di era Jokowi ini terburuk pasca-reformasi.
Baca juga: Yusril: Pemilu Tak Mungkin Ditunda, apalagi Perpanjang Masa Jabatan Presiden
“Dalam konteks penambahan periode masa jabatan ini (presiden) tidak bisa tegas, dalam hal lain juga menterinya acap kali tak sejalan dengan presiden,” cetus Virdi.
Penulis buku “Menjerat Gus Dur” ini juga mengungkapkan, wacana penambahan masa jabatan presiden dan amandemen UUD juga hanya mewakili kepentingan elite politik.
Virdi melanjutkan, para pebinis atau oligarki yang juga menjadi menteri, di era Jokowi ini merasa bisnisnya mengalami kerugian saat terjadi COVID-19 lalu memanfaatkan situasi ini dengan mengonsolidasikan kekuatan untuk tambah masa jabatan presiden.
“Dengan harapan masa jabatan mereka juga bertambah. Jadi pelaksanaan pemilu harus sesuai konsitutusi dan UU serta keinginan publik, yaitu Februari 2024”, tambah Virdi.
Baca juga: Mayoritas Masyarakat Tolak Tunda Pemilu, Tapi Puas Kerja Jokowi
Ari melanjutkan, presiden bersama jajaran pemerintah dan partai koalisinya perlu untuk memastikan/menyelesaikan tiga isu politik terkait hal ini, yaitu; (1) jabatan presiden, (2) penundaan pemilu, (3) amandemen konstitusi. Pada isu jabatan presiden, perlu adanya kepastian politik dari Presiden Jokowi bahwa jabatan presiden (dan wapres) cukup dua periode saja sesuai konstitusi dan menjamin suksesi kepemimpinan nasional berjalan secara demokratis pada Pemilu Presiden 2024.
Pada isu penundaan pemilu, pemerintah bersama DPR perlu memastikan penyelenggara pemilu, pentahapan dan penganggaran pemilu. KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang baru menunggu dilantik agar bisa segera melakukan koordinasi bersama pemerintah dan DPR untuk memastikan tahapan dan anggaran Pemilu 2024, mengingat pada 11 April 2022 ini masa jabatan KPU dan Bawaslu lama periode 2017- 2022 akan berakhir.
Sementara soal isu amandemen konstitusi, perlu dipastikan bahwa pada sisa masa pemerintahan Jokowi-Maruf ini tidak ada lagi upaya atau manuver politik untuk mengamandemen konstitusi.
Semuanya ini agar relevan dengan perintah Presiden Jokowi untuk fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi. (den)
