YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Tim Investigasi Kantor Wilayah VII Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) DIY mengaku menemukan alat bukti perilaku tying agreement (perjanjian tertutup) dengan terduga PT Lestari Berkah Sejati (PT LBS) dalam penjualan minyak goreng curah.
KPPU DIY memutuskan untuk menaikkan status praktik dugaan pelanggaran tying minyak goreng yang dilakukan oleh PT Lestari Berkah Sejati (LBS) ke tahap penyelidikan.
Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU DIY, Kamal Barok mengatakan, tim investigasi telah memiliki satu alat bukti dugaan perilaku tying agreement yang dilakukan oleh PT LBS.
“Rapat komisi telah memutuskan menaikkan status ke tahap penyelidikan dan membentuk Satgas Penyelidikan tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No.5/1999,” ujarnya, Selasa (24/5/2022).
Baca juga: Penimbunan Minyak Goreng Curah Terdeteksi Di Temanggung
Ia meneruskan, proses penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang. Penyelidikan difokuskan pada pemenuhan unsur pasal yang dilanggar dan tim penyelidik telah mengirimkan surat panggilan serta surat permintaan data dan informasi kepada PT LBS.
Kamal menjelaskan, temuan itu terjadi pada saat proses penegakan hukum berkaitan dengan terjadinya lonjakan harga minyak goreng yang dilakukan KPPU sejak akhir tahun 2021. Tim Investigasi KPPU menemukan adanya praktik tying agreement yang dilakukan oleh PT. LBS dalam penjualan minyak goreng curah.
Dalam prosesnya, tim telah mengumpulkan informasi dari masyarakat, media, surveillance dan pemeriksaan lapangan, serta mengundang beberapa pihak guna memperoleh bahan dan keterangan terkait perilaku PT. LBS yang mewajibkan kepada pembeli minyak goreng curah untuk membeli produk lain senilai minimal Rp400.000 atau perbandingan 1:1 (satu jerigen minyak goreng curah:satu produk lain yang dijual PT LBS).
“Peningkatan status penegakan hukum ini juga sebagai langkah peringatan keras oleh KPPU kepada pelaku usaha bahwa setelah dibuka kembali izin ekspor minyak goreng jangan sampai ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran UU No.5/1999 dengan melakukan praktik tying dalam penjualan minyak goreng,” ungkapnya.
Baca juga: Jangan Nekat, Penimbun Minyak Goreng Rp14.000 Per Liter Bakal Didenda Rp50 Miliar
Dia menambahkan, peningkatan status ke tahap penyelidikan ini juga merupakan langkah serius KPPU sebagai upaya mendukung pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan penjualan minyak goreng di dalam negeri. Jika setelah dibuka ekspor minyak goreng ada pelaku usaha yang melakukan praktik tying maka KPPU akan langsung melakukan penegakan hukum.
Sebelumnya, KPPU dan Satgas Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sidak ke distributor minyak goreng, PT Lestari Berkah Sejati di Kronggahan, Sleman, Jumat (25/3/3022). Ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang masuk ke pihaknya.
“Dilaporkan, pemilik LBS mewajibkan pembeli minyak goreng curah turut membeli produk lain senilai Rp400 ribu. Atau produk lain satu, seperti satu jerigen wajib mengambil satu karung gula di atas nilai Rp 400 ribu,” kata Kamal. (den)
