YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pengumuman tarif baru tiket masuk Candi Borobudur sebesar 750 ribu rupiah membuat geger masyarakat karena kenaikannya sangat drastis, walaupun alasannya untuk memelihara cagar budaya warisan dunia dan tarif tersebut untuk pengunjung yang ingin naik candi. Kenaikan tarif diumumkan hari Minggu (5/6/2022) kemarin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Prof Dr Tulus Warsito, MSi, Pakar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan kenaikan tarif tiket Candi Borobudur mengabaikan psikologi politik masyarakat. ”Naiknya harga tiket yang fantastis dan membuat geger masyarakat ini berkaitan dengan etika politis kebijakan. Memang menjadi sangat problematis, karena tiba-tiba bisa naik drastis hingga 750 ribu. Hal ini seolah-olah Pemerintah atau siapapun yang memutuskan itu mengabaikan kondisi masyarakat. Walaupun hingga saat ini masih dikategorikan sebagai wacana,” tuturnya, Senin (6/6/2022).
Baca Juga Buya Syafii Ingin Hidupkan Kembali Muhammadiyah Di Kampung Halamannya, Sumatra Barat
Pengamat budaya ini mengatakan jika tidak ingin ada gejolak respon dari masyarakat, harus perhatikan kondisi masyarakat. Jika tidak memperhatikan kondisi masyarakat maka dapat dikatakan menyepelekan psikologi politik kebijakan umum. ”Jika dilihat dari psikologi politik pengaduan kebijakan, kebijakan tersebut terlalu ekstrem keterlaluannya. Semisal tarif normalnya dipertahankan tapi tidak diperkenankan untuk naik ke kawasan candi bisa jadi alternatif kebijakan juga. Karena yang jadi pertimbangan penjagaan cagar budaya atau memberikan tahapan tarif yang masuk akal yang tidak mempengaruhi gejolak respon masyarakat,” urainya.
Baca Juga Guru Bangsa Buya Syafii Tutup Usia, Ganjar Pranowo Berkisah
Menyikapi hal tersebut, Prof Tulus mengingatkan agar Pemerintah tidak 100 persen berkuasa secara politik karena kepemilikan dan pemeliharaan ada kaitannya dengan UNESCO PBB. ”Kalau kita berbuat objektif untuk menuju kebermanfaatan seharusnya dikonsolidasikan atau didiskusikan bersama bagaimana baiknya melalui diskusi kebudayaan. Kenyataannya saat ini masih dalam wacana dan belum ada ketetapan tarif dan belum ada SOP teknisnya,” tutupnya. (jat)
