YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntaskan penggeledahan di ruang Walikota Jogja dan sejumlah ruangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Jogja. Kini ruangan tersebut telah dibuka segelnya dan Penjabat Walikota Jogja, Sumadi pun bisa menempati ruangan tersebut.
Sumadi menyatakan sejumlah ruangan di lingkungan Pemkot Jogja yang disegel oleh penyidik telah dibuka menyusul telah dilakukan penggeledahan, Selasa (7/6/2022). Mulai dari ruang Walikota Jogja, Dinas Perizinan, Dinas PU dan rumah dinas walikota.
“Sudah dilepas [segelnya oleh KPK], saya belum lihat tetapi tadi malam katanya sudah dilepas segelnya, artinya sudah clear kan. Karena sebenarnya di ruangan saya [ruang Walikota] sudah tidak terlalu banyak data,” katanya, Rabu (8/6/2022).
Baca juga: Kemendagri Tunjuk Sumadi Sebagai Penjabat Walikota Yogyakarta 2022-2024
Dengan dibukanya ruang Walikota maka Sumadi pun sudah bisa menempati ruangan tersebut karena ia selaku Penjabat Walikota Jogja. Selama disegel ia menempati ruangan Wakil Walikota Jogja.
Terkait penyegelan rumah dinas Walikota, menurutnya juga sudah dibuka. Hanya saja ia tidak mengetahui persis karena tidak tinggal di rumah tersebut.
“Di rumah dinas saya tidak tahu persis. Sebelumnya disegel, katanya di rumah dinas juga sudah dibuka, di ruangan saya, rumah dinas dan OPD terkait sudah dibuka semua,” ujarnya.
Sumadi menyatakan, penyidik KPK membawa berkas atau dokumen yang berkaitan dengan kasus OTT yang melibatkan pejabat Pemkot Jogja beberapa hari lalu. Ia menegaskan siap bekerja sama dengan KPK ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk proses penyidikan.
“Intinya jelas berkas-berkas itu yang berkaitan dengan kasus kemarin yang terjadi OTT itu. Prinsipnya kami dari Pemkot bekerja sama dengan baik terhadap apa-apa yang dilakukan oleh KPK,” katanya.
Baca juga: Haryadi Suyuti Dan Heroe Poerwadi Pamitan, Sumadi Siap Emban Amanah
Sumadi mengaku belum mengecek secara detail berkas apa saja yang dibawa KPK dalam penggeledahan tersebut. Namun sebagian besar merupakan dokumen berkaitan dengan perizinan.
“Saya belum tahu detailnya tetapi yang berkaitan dengan proses kemarin dalam hal ini apartemen [suap IMB apartemen] dan beberapa perizinan, saya belum lihat,” katanya.
Ia menambahkan penggeledahan itu merupakan rangkaian dari kasus OTT sebelumnya. Termasuk berkaitan dengan berkas perizinan yang diterbitkan semasa Walikota periode 2017-2022.
“Pokoknya ada beberapa berkas mungkin rangkaian termasuk perizinan sebelum kejadian [OTT] kemarin tetapi masih di bawah kewenangan beliau [Haryadi Suyuti],” ujarnya.
Sumadi tidak menampik bahwa KPK turut membawa sejumlah dokumen terkait perizinan hotel (IMB) yang diterbitkan Haryadi.
“Kelihatannya itu [dokumen izin hotel], tetapi banyak saya belum lihat satu per satu. Mungkin iya [IMB hotel] tetapi rangkaiannya berkaitan dengan izin yang masih menjadi kewenangan beliau [Haryadi] dengan Dinas Perizinan itu masih menjadi kewenangan beliau. Kelihatannya tidak satu lokasi, yang paling banyak [berkas dibawa] dari perizinan,” katanya.
Penggeledahan yang dilakukan KPK itu sebagai kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan [OTT] yang melibatkan eks Walikota Jogja 2017-2022 Haryadi Suyuti.
Ia ditangkap KPK atas dugaan suap IMB apartemen dengan nilai sekitar Rp350 juta. Uang itu diserahkan oleh Wakil Direktur PT Summarecon Agung Oon Nusihono kepada Triyanto Budi Yuwono selaku ajudan pribadi Haryadi di rumah dinas.
Uang itu akan diserahkan ke Haryadi dan sebagian lagi ke Kepala Dinas Perizinan Nurwidhi Hartana. Kini Haryadi dan Nurwidhi harus meringkuk di Rutan KPK guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. (den)
