YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Belum lama ini, ramai beredar kabar adanya siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul yang tidak bisa ikut ujian karena kendala belum membayar tunggakan uang masuk sekolah.
Diketahui, siswa berinisial OAP, kelas VII B, tidak bisa ikut simulasi ujian sehari menjelang ujian akhir sekolah. Orang tuanya sudah mencicilnya sebesar Rp1 juta dari total tunggakan Rp1,8 juta. Sementara total uang sekolah selama setahun yang harus dibayarkan OAP sebesar Rp4,6 jutaan. Selain OAP, ada empat siswa lain juga yang mengalami hal serupa.
Prof. Dr. Tasman Hamami, M.A, selaku Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY berkomentar menanggapi masalah ini. Ia menyatakan, bahwasanya setiap masalah pendidikan pada dasarnya merupakan masalah bersama seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan penyelesaian secara bersama-sama pula.
Misalnya, terkait dengan pemberitaan tentang permasalahan SMP Muhammadiyah Banguntapan, maupun permasalahan pendidikan di tempat lain juga tidak terlepas dari berbagai faktor yang memerlukan pemahaman secara utuh dan proporsional, sehingga yang perlu dikedepankan adalah semangat kebersamaan dan problem solving.
“Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dengan seksama. Penjelasan ini diperlukan untuk memberikan informasi yang utuh dan juga sekaligus meluruskan beberapa pandangan, pemahaman, kesan bahkan penilaian yang telah menyeruak di beberapa pemberitaan media massa dan elektronik, agar masyarakat memahami permasalahan yang ada dengan utuh, berimbang dan proporsional,” katanya, Rabu (15/6/2022).
Dr.Kasiyarno, M.Hum, Wakil Ketua Dikdasmen PP Muhammadiyah menyampaikan SMP Muhammadiyah Banguntapan, Bantul selama ini telah berupaya dengan sungguh-sungguh bersama masyarakat membantu pemerintah menjalankan kewajiban negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Ditegaskannya, Muhammadiyah terus berusaha membantu pemerintah dan masyarakat luas dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pendidikan.
“Pemberitaan yang menyeruak di beberapa pemberitaan media massa dan elektronik terkait SMP Muhammadiyah Banguntapan tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi faktual yang berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan kesan tertentu yang tidak proporsional,” kata dia.
Baca juga: Ciptakan Calon Master Chef, SMP Muhammadiyah 2 DIY Gelar Muchil Fun Cooking Class
Achmad Muhammad, M.Ag selaku Ketua Majelis Dikdasmen PWM mengatakan, seluruh siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul tetap diberikan pelayanan pendidikan. Sebagai sekolah berbasis masyarakat dimana pembiayaan sekolah yang diberikan Pemerintah belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.
Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pemerintah dalam hal pembiayaan sekolah swasta yang diselenggarakan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab orangtua/wali murid dengan tetap memperhatikan batas kemampuan orangtua/wali murid masing-masing.
“Sekolah sudah berusaha berkomunikasi dengan orangtua atau wali murid menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam berkontribusi pembiayaan sekolah di berbagai kesempatan pertemuan orang tua atau wali murid secara periodik secara komunikatif dan transparan. Bahkan, berupaya Bersama-sama dengan Majelis dan Lembaga Muhammadiyah seperti Lazismu Muhammadiyah untuk menggenapi akses ketersediaan dana melalui Dinas Dikpora Bantul dan Dinas Sosial untuk membantu kesulitan orangtua wali murid berkontribusi dalam pembiayaan sekolah,” jelasnya.
Drs. H. Sunarto, Ketua PDM Bantul menegaskan, di tengah proses penyelesaian administrasi pembiayaan sekolah beberapa siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul, sekolah tetap memberikan akses dan layanan pendidikan siswa dengan tetap berkomunikasi kepada beberapa orang tua wali murid yang terkendala dengan penyelesaian administrasi keuangan dan sekolah berikhtiar membantu pihak orang tua/wali murid meringankan beban pembiayaan pendidikan yang belum seluruhnya diselesaikan.
“Belum tuntasnya proses komunikasi antara pihak sekolah dan beberapa orangtua atau wali murid dan juga komunikasi Pemerintah kepada pihak sekolah dikarenakan menerima laporan dari beberapa orangtua wali murid terkait keikutsertaan anaknya mengikuti Penialain Akhir Tahun dan berupaya dimediasi penyelesaiannya, tiba-tiba pemberitaan telah menyebar ke mana-mana. Sangat disayangkan bahwa pemberitaan di media massa dan elektronik, bahkan statemen Pemerintah telah disebarluaskan, sebelum seluruhnya diklarifikasi secara komprehensif kepada Sekolah dan Muhammadiyah,” jelasnya.
Baca juga: Tujuh SMP di Jogja Tetap Pertahankan Sistem SKS
Kepala SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul Riyanto, SPd.I., M.S.I menyatakan, memohon maaf atas ketidaknyamanan informasi di media massa beberapa waktu yang lalu. SMP Muhamamdiyah Banguntapan Bantul menurut dia berkomitmen membantu menyelesaikan administrasi keuangan siswa sebagaimana yang diberitakan media massa dan elektronik.
SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul dan Muhammadiyah berkomitmen bersama sama Pemerintah membantu memberikan layanan pendidikan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu yang belum bisa seluruhnya ditangani Pemerintah secara langsung dikarenakan keterbatasan akses dan layanan.
“Kami juga berharap bahwa karena pendidikan pada dasarnya merupakan permasalahan bersama, maka dalam penyelenggaraan pendidikan dan penanganan setiap masalah pendidikan hendaknya mengedepankan sinergitas semua pihak,” tandasnya. (den)
