YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Dorong Yogyakarta Merdeka Stunting, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta melakukan penelitian Kajian Kebijakan Strategis (KKS) tentang Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Stunting Balita di DIY.
Pada kesempatan tersebut, peneliti Dr. Tri Siswari,M.Kes, Dr. Heru Subaris,M.Kes dan Dr. Slamet Iskandar,M.Kes mengundang seluruh OPD di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul untuk melakukan diskusi kelompok terarah atau FGD tentang implementasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan stunting balita.
“Menurut hasil penelitian SSGI tahun 2021, prevalensi stunting balita di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul masing-masing adalah 19,1% dan 26,6%,” ujar Tri.
Baca Juga : Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram Bagikan Bantuan kepada Anak Stunting di Kota Yogyakarta
Namun berdasarkan laporan rutin pemantauan status gizi yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat, prevalensi stunting balita jauh lebih kecil yaitu di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2020 sebesar 17,43% dan turun menjadi 15,75% pada tahun 2021. Sedangkan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 9,74% dan menjadi 8,35% pada tahun 2021.
“Baik Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Gunung Kidul telah mengalami penurunan prevalensi stunting. Namun isu yang menarik adalah disparitas prevalensi stunting yang masih lebar antar kecamatan atau desa di kedua kabupaten tersebut,” katanya.
Saat ini, lanjut Tri, pemerintah telah melalukan upaya untuk menurunkan prevalensi stunting, baik upaya yang bersifat sensitif maupun spesifik. Upaya spesifik adalah upaya penurunan stunting dengan motor penggerak sektor/kementerian kesehatan sedangkan upaya sensitif adalah upaya penurunan sunting dengan motor penggerak kementerian teknis lain.
Baca Juga : Program Pengabdian Masyarakat Dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
“Dalam rangka mencapai target stunting balita sesuai SDGs support regulasi sangat penting, salah satunya adalah Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia atau disingkat RAN-PASTI tahun 2021-2024,” katanya.
RAN PASTI sendiri dijelaskan Tri, adalah rencana aksi nasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Indonesia sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif bebas stunting.
“Dalam diskusi ini dibahas bahwa setiap daerah mempunyai regulasi kebijakan yang mensinergikan langkah antar OPD. Sementara itu komitmen setiap OPD baik di level nasional hingga desa bahkan rumah tangga mutlak syarat bagi upaya penanggulangan stunting. Dalam FGD tersebut ditemukan bahwa semua multisektor dan multipihak telah berupaya keras dalam menanggulangi stunting balita, namun sinergitas masih perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (cdr)
