SLEMAN, BERNAS.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan kegiatan ekonomi sudah mulai menggeliat. Indikatornya, adanya kenaikan penerimaan pajak dari berbagai komponen.
Dilaporkan penerimaan perpajakan tumbuh positif sebesar 27,07 persen dari komponen PPh 35,63 persen, PPN sebesar 18,78 persen dan cukai sebesar 8,31 persen karena meningkatnya produksi tembakau. Sedangkan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,86 triliun tumbuh positif 13,25 persen (yoy).
Baca Juga Dubes Norwegia Sebut Yogyakarta Akan Banyak Lahirkan Pemimpin
Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa mengatakan, secara umum pendapatan di DIY mengalami kenaikan signifikan. Ia menyebut dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat sampai dengan September 2022 sebesar Rp6,03 triliun atau 80,76 persen dari yang ditargetkan.
“Pendapatan dan hibah tumbuh cukup signifikan 22,45 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” tuturnya dalam jumpa pers APBN Triwulan III Tahun 2022 ke awak media, Senin (31/10).
Sedangkan, dari sisi pengeluaran negara, realisasi belanja negara di DIY sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp15,13 triliun atau 68,87 persen target APBN. Untuk realisasi belanja negara di DIY sampai dengan akhir September 2022 terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,43 triliun atau 62,37 persen target APBN dan TKDD (Tranfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp7,7 triliun atau 76,59 persen.
“Harapannya seluruh realisasi anggaran belanja tadi memberikan dampak yang besar kepada masyarakat,” ujar Arif.
Baca Juga Konsil Kedokteran Indonesia Antisipasi Masuknya Dokter Asing Saat MEA 2025
Arif mencontohkan beberapa hal yang mempengaruhi kinerja belanja K/L antara lain pekerjaan fisik yang terganggu cuaca, munculnya anggaran belanja modal di pertengahan tahun, blokir masih dalam proses pembukaan, dan kenaikan harga aspal dan solar industri yanh menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana.
Untuk realisasi Belanja PC-PEN di DIY sampai dengan 30 September 2022
sebesar Rp2,23 triliun yang terdiri dari (1) tealisasi kluster kesehatan Rp563,69 miliar untuk klaim covid, insentif nakes K/L Kemenkes, (2) kluster perlindungan masyarakat Rp1,47 triliun untuk PKH, sembako, BLT Migor, BLT BBM, BSU,BLT Desa ), (3) kluster padat karya Rp129 miliar untuk PK PUPR), dan (4) kluster ketahanan pangan Rp69 miliar, (5) kluster infrastruktur Rp7,6 miliar.
Arif juga menyampaikan Pemerintah juga terus memberikan dukungan berupa subsidi bunga untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan lain berupa penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMI). Selama periode Januari sampai dengan September 2022 penyaluran KUR sudah mencapai Rp5,46 triliun untuk 113.541 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp1,62 triliun untuk 29.373 debitur.
Sedangkan untuk penyaluran pembiayan Ultra Mikro (UMI) mencapai Rp.40,16 miliar untuk 10.930 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul sebesar Rp13,92 miliar untuk 3.694 debitur.
“Kebijakan dan dukungan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, dukungan kepada UMKM serta menjaga agar ekonomi tumbuh perlu adanya pemetaan kondisi dan dinamika terkait kebijakan-kebijakan tersebut secara berkala sehingga bantuan/subsidi/pembiayaan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, dukungan UMKM dan penanggulangan kemiskinan,” tutup Arif. (jat)
