YOGYAKARTA, BERNAS.ID – LBH Yogyakarta bersama beberapa elemen aktivis lain mengunjungi Bawaslu DIY, Rabu (7/2/2024). Mereka menyampaikan sejumlah rekomendasi menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024 agar Bawaslu DIY bisa mengawal demokrasi dengan baik dan mencegah pelanggaran.
Puteri Titian Damai mewakili LBH Yogyakarta mengatakan, soal pendidikan politik atau sosialisasi kepemiluan saat ini menurutnya masih kurang. Sosialisasi Pemilu untuk tahun ini disebutnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
“Terutama untuk lansia dan pemilih pemula, masih kurang,” katanya.
Baca juga: Bawaslu Kota Jogja Raih Penghargaan Operator Terbaik Kabupaten/Kota Tahun 2023
Keluhan lain menurut dia adalah terkait administrasi kependudukan, terutama bagi mahasiswa dan waria untuk bisa menggunakan hak pilih. Ada masalah keterbatasan waktu perpindahan domisili dan lainnya, yang berimbas pada adanya ancaman mereka tidak bisa memakai hak pilih.
“Akses bagi lansia dan disabilitas juga dipertanyakan. Juga terkait kampanye hitam dan hoaks. Semoga bisa diperhatikan,” ujarnya.
Baca juga: Wujudkan Pemilu Jurdil, Bukan Hanya Tugas KPU Dan Bawaslu
Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib, mengaku pihaknya akan mempedulikan masukan yang ada, terutama terkait jaminan hak, dan penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih inklusif. Ia mengakui, ada sisi-sisi di luar jangkauan Bawaslu, yang hanya bisa ditangani pihak lain seperti LBH.
“Masih belum ideal [Pemilu] di Indonesia saya rasa,” ujarnya. (den)
