MALUKU, BERNAS.ID – Workshop Pengembangan Ekosistem Kawasan Wisata di Provinsi Maluku diselenggarakan oleh Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU) salah satu unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI pada hari Jumat (14/6/2024).
Acara secara hybrid itu dibuka oleh Kepala Pusdiklat Kemlu RI, Mohammad Kurniadi Koba dan dihadiri Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Salmin Saleh, S.Pd.,M.Si mewakili Kadispar Provinsi Maluku.
Peserta workshop berasal dari para pemandu wisata selam anggota HPI di Maluku, tour operator wisata selam di Maluku dan stakeholder lainnya secara offline di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
Baca Juga : Dorong Perubahan, AHLI Usulkan RUU Kepariwisataan
Kepulauan Maluku dikenal dengan daya tarik wisata kemaritiman berupa keindahan alam bawah lautnya. Wisata selama menjadi kegiatan primadona bagi wisatawan mancanegara dan domestik di sana.
Sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut saya menjelaskan 3 hal utama dalam membangun ekosistem kepariwisataan meliputi : 1) Pemenuhan Aspek 3A dan Konsep CBT; 2) Identifikasi Tantangan dan Peluang Usaha Wisata Selam; dan 3) Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Kepariwisataan melalui Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata.
1. Pemenuhan Aspek 3A dan Konsep CBT
Wisatawan mengunjungi destinasi pariwisata untuk menikmati perjalanan dan pengalaman yang mengesankan di suatu wilayah.
Aspek Aksesibilitas menjadi pertimbangan utama menyangkut jalur dan moda transportasi, peta wisata, serta sarana pendukung lainnya.
Aspek Amenitas menjadi kebutuhan wisatawan untuk tempat menginap, pelayanan makanan dan minuman, tempat rekreasi/objek wisata dan lainnya.
Aspek Atraksi adalah menjadi alasan utama wisatawan mengunjungi suatu destinasi. Berupa daya tarik wisata yang unik dan diunggulkan, seperti DTW Coral Reef, Aktifitas Selam, Snorkeling, Fishing dan lainnya.
Selain 3A ini dibutuhkan aspek Ansilari yakni sarana pendukung lainnya seperti sistem kelembagaan pengelolaan kawasan wisata, pelayanan kesehatan, ketersedian toko kebutuhan wisatawan dan lainnya.
Community Based Tourism (CBT) menjadi model pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat. Artinya keterlibatan warga lokal harus tinggi dalam berperan sebagai pengelola, pelaku, penerima manfaat, pengawas dan penanggungjawab destinasi.
Baca Juga : Konsep Alam dan Budaya pada Pengembangan Kawasan Wisata
Konsep CBT dapat diterapkan dalam bentuk pengelolaan kawasan wisata berupa Desa Wisata atau Komunitas Pengelola Kawasan Wisata dan lainnya.
Tujuannya adalah untuk menguatkan sistem kelembagaan dalam melakukan koordinasi, pengaturan, pengelolaan, penataan, pemasaran, penyusunan program kerja, sistem monitoring dan evaluasi serta lainnya.
2. Identifikasi Tantangan dan Peluang Usaha Wisata Selam
Wisata selam termasuk aktifitas wisata minat khusus yang membutuhkan keahlian dan peralatan khusus pula.
Karena locus kegiatan yang memiliki resiko tinggi hingga mencapai kedalaman 45 meter lebih di bawah permukaan laut maka aspek keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama selain kepuasan menikmati keindahan alam bawah laut.
Untuk itu diperlukan adanya tenaga pemandu selam yang bersertifikat resmi internasional (international licensed dive guide) dan juga usaha wisata selam yang memiliki ijin operasional resmi sebagai penyelenggara kegiatan wisata tersebut.
Kapasitas SDM menjadi tantangan utama dalam wisata selam ini karena sistem pelatihan dan sertifikasinya masih terbatas dan juga biayanya yang cukup mahal.
Sementara dari segi peluang, wisata selam dapat memberikan multi manfaat dari aspek kesejahteraan masyarakat sekaligus konservasi alam.
Selain terlibat langsung ke aktifitas wisata bagi warga masyarakat yang berminat dan memiliki bakat, keterlibatan juga dalam bentuk rantai pasok sebagai pendukung kegiatan wisata selam.
Misalnya penyedia barang kebutuhan wisata selam, tenaga angkut peralatan selam, hingga kebutuhan amenitas lainnya. Sirkular ekonominya dapat menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkembangkan konsep kewirausahaan melalui UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.
Dari aspek peningkatan kapasitas SDM dan pengelolaan kawasan wisata, peluang yang dapat dijelajahi meliputi : a) pola kemitraan seluruh unsur Pentahelic Pariwisata secara kolaboratif; b) pengajuan proposal CSR ke BUMN/BUMD/Usaha Swasta; c) pengajuan program kerja pengelola kawasan wisata dan sinkronisasi program kerja Pemkab/Pemkot/Pemprov/Pusat.
Sementara dari aspek pengelolaan pemasaran dapat bekerjasama dengan usaha biro perjalanan wisata (travel agent), kerjasama antar Dinas Pariwisata Pemprov/Pemkot/Pemkab/Pusat, serta stakeholder kepariwisataan yang ada (ASITA, IINTOA, ASTINDO, Gahawisri, HPI, dan lainnya).
3. Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Kepariwisataan melalui Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata.
Langkah tindak lanjut kegiatan disarankan dalam framework berjenjang melalui : a) pemetaan potensi dan sumber daya; b) pelatihan; c) pendampingan; d) pengukuran; e) kemitraan; dan f) keberlanjutan.
Dimulai dengan kesadaran masyarakat dan pelaku pariwisata untuk menguatkan Gerakan Sadar Wisata melalui penerapan konsep Sapta Pesona yang berkelanjutan.
Dilanjutkan dengan pemberdayaan dan penguatan soliditas dan sinergitas seluruh unsur Pentahelix yakni Akademisi, Pelaku Bisnis, Jaringan Komunitas/Asosiasi, Pemerintah dan Media. Merancang kerjasama internal dan eksternal dalam jangka panjang pendek dan menengah sesuai kebutuhan berdasar skala prioritas.
Baca Juga : RSA UGM Buka Layanan Wisata Kesehatan dan Kebugaran
Sebagai simpulan narasumber untuk pengembangan ekosistem kepariwisataan melalui peningkatan kapasitas SDM Pariwisata :
1. Man Mapping (pemetaan sumber daya manusia ; kebutuhan, tantangan dan peluang);
2. Collaboration Mapping (pemetaan peluang kerjasama dengan unsur-unsur Pentahelix sesuai bidang dan kebutuhan);
3. Organizational Mapping (pemetaan sistem kelembagaan untuk pengelolaan kawasan wisata yang terstrukur, terintegrasi dan memberi manfaat untuk destinasi).
(Penulis: Ketut Swabawa | Praktisi Pariwisata)
