YOGYAKARTA, BERNAS.ID -Pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (30/10/2024) di Ruang Yudhistira Balai Kota. Acara ini disertai dengan Soft Launching Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar menggunakan QRISNA pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS).
Peluncuran QRISNA dilakukan demi kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pembayaran retribusi pasar. Pedagang pasar tradisional kini cukup menggunakan aplikasi dan tidak perlu meninggalkan lapak untuk melakukan pembayaran.
“Terkait melek digital memang ada faktor-faktor yang menjadi kendala. Namun demikian pelan-pelan dibiasakan,” ujar Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto di dalam acara ini.
Ia berharap peluncuran ini dapat menjadi momentum yang positif dalam digitalisasi pelayanan publik di Kota Jogja. Namun ia mengingatkan, implementasi dan sosialisasinya juga harus diperhatikan.
“Semoga ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Yogyakarta,” harapnya.
Baca juga: Pasar Prawirotaman, Pasar Rakyat yang Modern
Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad menerangkan, adalah angan-angan bersama agar semua pihak bisa menerapkan transaksi digital. Karena itu, peluncuran QRISNA ini menurut dia bakal berdampak positif pada optimalisasi pertumbuhan ekonomi.
“Pedagang pasar banyak usianya yang sudah lanjut, ini menjadi tantangan kita untuk melakukan literasi,” kata dia.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani menjelaskan, berbagai inovasi sudah dilakukan instansinya sejak beberapa tahun silam, demi memajukan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk di pasar tradisional. Pembayaran dengan QR Code sudah mulai dilakukan sejak 2017. Sementara pembayaran dengan QRIS sudah dilakukan sejak 2022.
“Harapannya pembayaran retribusi pasar nanti full digital,” ujar dia.
Ia mengakui, pendapatan dari retribusi pasar saat ini belum optimal, di mana piutang masih banyak. Di akhir 2024 ini, pendapatan dari retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp.20 miliar, namun sekarang baru tercapai 85 persen.
“Kami mencoba mengatasi dengan membentuk Laskar Gerak Cepat Penagihan,” kata dia.
Baca juga: Kota Jogja Terbaik dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
“Kendalanya banyak pedagang yang sudah sepuh, ini harus difasilitasi, dan ekosistem harus terus diciptakan,” imbuh Veronica. (den)
