YOGYAKARTA, BERNAS.ID– Fraksi Partai Golkar DPRD DIY menyampaikan catatan akhir tahun bagi Pemda DIY. Angka kemiskinan di DIY yang masih cukup tinggi menjadi fokus perhatian.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY sampai sekarang yang belum tercapai sampai dengan Triwulan III tahun 2024 di antaranya adalah angka kemiskinan di DIY serta Indeks Gini. Sampai Triwulan III tahun 2024 angka kemiskinan di DIY mencapai 10,83%.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, Syarif Guska Laksana mengatakan target angka kemiskinan di DIY berdasarkan RPJMD tahun 2024 sebesar 10,16 persen artinya capaian penurunan angka kemiskinan di DIY baru mencapai 93,81 persen di sampai Triwulan III tahun 2024. Angka ini jauh di atas angka rata-rata nasional 9,03 persen pada Juli 2024.
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, angka kemiskinan di DIY selalu di atas target yang diharapkan. Apakah indikator kemiskinan berbasis pengeluaran masih relevan untuk kasus DIY
Mengingat baseline kemiskinan menurut BPS tahun 2024 sebesar Rp. 602.437/kapita/bulan. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apakah baseline tersebut masih relevan digunakan di DIY, mengingat resiliensi pangan di DIY cukup tinggi.
“Tingginya angka kemiskinan di DIY yang melebihi rata-rata angka kemiskinan nasional dikarenakan resiliensi ketahanan pangan dan kepemilikan aset di DIY yang cukup tinggi. Banyak masyarakat di DIY yang mengandalkan ketahanan pangan karena kebutuhan pangannya tercukupi oleh lingkungan, gotong royong masyarakat yang luar biasa serta adanya kepemilikan aset pohon jati, ternak yang bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat DIY bukan merupakan masyarakat yang konsumtif, sehingga pengeluaran masyarakat bisa ditekan yang mengakibatkan pengeluaran masyarakat di bawah baseline angka kemiskinan,” ungkap Guska, Rabu (4/12/2024).
Baca juga: Golkar Tolak Wacana Polri di Bawah TNI Atau Kemendagri
Ia meneruskan, indeks gini di DIY juga masih jauh dari target yang ditentukan, bahkan di atas angka rata-rata nasional. Indeks gini adalah indikator untuk mengukur ketimpangan kekayaan warga masyarakat. Apabila angka 0 berarti terjadi pemerataan kekayaan sedangkan angka 1 menunjukkan kondisi kekayaan yang benar-benar timpang yang didominasi oleh sebagian masyarakat.
“Indeks gini di DIY tahun 2024 berada pada angka 0,435 pada Maret 2024 melebihi melebihi target RPJMD 2024 pada angka 0,419. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa capaian target indeks gini di DIY masih jauh dari harapan, bahkan melebihi rata-rata indeks gini nasional sebesar 0,379,” lanjut Guska.
Hal ini menurut dia menunjukkan di DIY masih terjadi ketimpangan kekayaan yang cukup tinggi di dalam masyarakat. Rendahnya capaian indeks gini DIY karena adanya ketimpangan wilayah. Dimana pembangunan wilayah selatan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan wilayah utara. Hal ini pararel dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dibandingkan wilayah utara (Sleman dan Kota Yogyakarta).
“Angka kemiskinan tahun 2024 di Bantul sebesar 11,66%, Gunungkidul 15,18%, Kulon Progo 15,62% sedangkan di Yogyakarta 6,26% dan Sleman 7,46%. Selain Indeks Kinerja Utama (IKU) yang masih jauh dari target yang ditentukan, ternyata persoalan dana keistimewaan juga perlu menjadi perhatian. Lebih 1 (satu) dasa warsa keistimewaan DIY, Danais yang sudah digelontorkan oleh APBN lebih dari 10 T. Dari dana triliunan tersebut dialokasikan untuk 5 kewenangan yaitu kewenangan kebudayaan, tata ruang, pertanahan, kelembagaan serta Pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur,” tegas Guska.
Baca juga: Golkar Targetkan Keterwakilan Perempuan di Pileg 2019 Terpenuhi
Salah satu tujuan keistimewaan DIY dikatakan Guska adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara angka kemiskinan DIY, indeks gini, persoalan lingkungan/sampah di DIY masih belum terselesaikan dengan tuntas di DIY.
Ia juga mengkritisi penutupan TPST Piyungan yang menjadikan persoalan sampah di DIY tidak selesai dan bahkan sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Sampah mulai menggunung di depo-depo sampah Kota Yogyakarta dan telah menimbulkan cairan lindi yang mengganggu lingkungan karena menimbulkan bau yang kurang sedap.
Selain itu, timbulan sampah terjadi dimana-mana, di trotoar, pinggir jalan yang tentunya mengganggu estetika, kesehatan dan kenyamanan warga kota. Permasalahan sampah di DIY, khususnya Kota Yogyakarta yang telah berlangsung selama setahun lebih dan sampai sekarang belum dapat terselesaikan karena keterbatasan lahan.
“Desentralisasi pengelolaan sampah menjadi petaka bagi Kota Yogyakarta yang relatif tidak mempunyai lahan dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut menjadi problematika yang sampai sekarang belum terurai,” tambahnya. (den)
