JAKARTA, BERNAS.ID – PDIP menyatakan penolakan terhadap wacana kenaikan tarif TransJakarta yang tengah dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta. Mereka menilai kenaikan tarif tersebut dapat memberatkan masyarakat, terutama dalam kondisi perekonomian yang sedang melemah.
“Saya melihat hal ini tentunya tidak setuju dengan adanya kenaikan terhadap tarif TransJakarta, terutama jika kenaikan tarif terlalu besar dan dapat membebani masyarakat,” ujar anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, Dwi Wijayanto Rio Sambodo, Jumat (20/12/2024).
Baca Juga : PDIP Sebut Pilkada Lewat DPRD Perlu Kajian Mendalam
Dwi menyarankan agar Pemprov melakukan kajian lebih mendalam sebelum menaikkan tarif. Ia mencontohkan beberapa kebijakan transportasi di Eropa sebagai acuan. Salah satunya adalah kebijakan di Moskow yang menawarkan tarif bulanan fleksibel dan terjangkau.
“Di Moskow, ada kebijakan paket bulanan yang memungkinkan pengguna transportasi umum mendapatkan tarif lebih murah. Paket ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pekerja dan pelajar,” jelasnya.
Baca Juga : Pemda DIY Sepakat Evaluasi Tarif Angkutan Taksi Online
Selain itu, Dwi juga menyebut kebijakan di Luksemburg yang menggratiskan transportasi publik sebagai ide yang bisa dipertimbangkan. Ia berharap Pemprov lebih fokus menciptakan budaya menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan daripada hanya menaikkan tarif.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan kajian soal kenaikan tarif masih dalam tahap pendalaman. Pemprov DKI Jakarta juga terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak.
“Kita masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta maupun Dewan Transportasi Jakarta,” ujar Syafrin.
PDIP berharap kebijakan transportasi Jakarta dapat mencontoh negara-negara lain yang mengutamakan keterjangkauan tarif dan meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi umum. (DID)
