JAKARTA,BERNAS.ID – Pengamat politik Ray Rangkuti melihat 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam tiga hal. Pertama masih dalam tahap konsolidasi dan orientasi. Kabinet yang membengkak merepotkan. Pembagian kerja, dana, pembenahan birokrasi menjadi pekerjaan yang tidak mudah.
Maka tidak mengherankan, kata Ray 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran ini lebih banyak menimbulkan kontroversi dibandingkan prestasi. Antara lain permintaan anggaran puluhan triliun kementerian, pidato Prabowo memaafkan koruptor dan kembali ke pilkada tak langsung, kata goblok dari Gus Miftah, mengangkat buzzer menjadi staf ahli menteri, arogansi pengawalan kenderaan Raffi Ahmad, dan menteri yang dikait-kaitkan dengan kasus judol. Terakhir menteri yang saling bertolak belakang soal pagar bambu laut Tangerang.
“Terlihat ada upaya Prabowo keluar dari bayang-bayang Solo. Dari pemerintahan dengan wajah Solo ke wajah Kertanegara. Pembongkaran pagar bambu laut Tangerang adalah salah satu tanda Prabowo meninggalkan bayang-bayang Solo. Jika pertemuan Mega-Prabowo terealisasi, makin menandakan orientasi perubahan wajah kepemimpinannya dari Solo ke Kertanegara,” jelas Ray dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu(25/1/2025).
Baca Juga : 100 Hari Kabinet, Pemerintah Berhasil Cegah Penyelundupan Barang Ilegal Senilai Rp3,7 Triliun
Lanjut Ray, untuk menopang dan mengejar tujuan Indonesia Emas (bukan sekedar mengejar kepuasan), maka Prabowo perlu melakukan pembenahan signifikan. Antara lain merampingkan kabinet, mendorng KPK lebih fokus dan aktif mengejar korupsi kakap bukan suap ratusan juta, mereformasi institusi kepolisian, di samping membatasi dan memangkas biaya dinas pegawai dan pejabat negara. Dalam hal efesiensi, dan peningkatan kinerja pembenahan pemerintahan, Prabowo perlu mencopot menteri Bahlil Lahadalia (menteri offside dan berjawah Solo), Yandri Susanto (kop surat kementerian untuk keperluan pribadi dan belum terdengar kiprahnya), Budi Arie Setiadi (dikaitkan dengan kasus judol). Dalam hal mereformasi institusi polisi, Prabowo sebaiknya terlebih dahulu mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Isu partai coklat alias parcok menguat. Cepat dan tanggap dalam membungkam aktivis kritis tapi lemah dalam hal memberantas korupsi. Listyo adalah kapolri yang ditunjuk oleh Jokowi. Prabowo butuh kapolri yang sepenuhnya merupakan pilihan beliau. Tanpa itu, akan sangat sulit mendorong reformasi institusi polisi.
Baca Juga : Berikut Menteri Terkaya dan Terendah Kekayaannya di Kabinet Merah Putih Data LHKPN KPK
“Reformasi institusi polisi ini adalah hal urgent dan utama yanv harus segera dilakukan oleh pak Prabowo, “ pungkasnya. (FIE)
