PALU, BERNAS.ID-Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si menemui sejumlah perwakilan tenaga honorer dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Sulteng pada Selasa (28/1/2025), di Rumah Aspirasi Jalan Kesehatan No. 1, Palu Selatan.
Kedatangan para tenaga honorer tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait ketidakpuasan terhadap proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pada kesempatan itu, perwakilan honorer Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, Sari Intan, Juliana, Steven dan Simon mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait seleksi CPNS dan P3K tahap pertama, di mana dari 99 tenaga honorer yang mengikuti ujian, tidak ada satu pun yang lulus.
Selain itu, mereka juga menyampaikan keberatan atas informasi bahwa peserta yang tidak lolos tahap pertama tidak diperkenankan mengikuti seleksi tahap kedua. Padahal, mereka menyebutkan ada 115 posisi yang disediakan untuk Sekretariat Dewan pada tahap kedua.
Mereka juga berharap posisi tersebut dapat diutamakan bagi tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari lima tahun, hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa tenaga honorer yang lama diutamakan.
“Kami ingin mendapatkan prioritas seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain, salah satunya Banten. Tenaga honorer di sana berhasil memperjuangkan aspirasinya hingga lolos seleksi CPNS dan P3K melalui koordinasi dengan pemerintah, DPR, Mendagri, dan Menpan,” kata Abdul Rauf.
Hal lain yang diminta oleh tenaga honorer adalah agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah segera menerbitkan surat masa keberatan seperti yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Sigi dan Donggala.
Menanggapi aspirasi para honorer tersebut, Longki Djanggola yang juga merupakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mendagri dan Menpan.
“Tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari lima tahun harusnya mendapat prioritas,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng itu.
Ia pun mengimbau agar para honorer tidak hanya fokus pada dinas tertentu saja, tetapi juga mempertimbangkan formasi lain yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhannya.
Selain itu, anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sulteng ini mengatakan akan berkoordinasi dengan Plt Kepala BKD Provinsi Sulteng Adiman terkait surat masa keberatan yang belum juga diterbitkan BKD provinsi.
Diharapkan pertemuan ini menjadi harapan baru bagi para honorer Sekda DPRD Sulteng untuk memperjuangkan nasibnya di seleksi CPNS dan P3K tahap kedua. (*)
