JAKARTA, BERNAS.ID – Hari Pertama Asia Land Forum 2025 di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025, menghasilkan kesepakatan bersama untuk percepat implementasi reforma agraria. Kesepakatan ini ditandatangani oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kementerian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Proses penandatanganan kesepakatan bersama ini disaksikan langsung oleh 500 lebih peserta dari 15 negara Asia.
Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, yang turut menandatangani kesepakatan ini, mengatakan bahwa prasyarat Indonesia beranjak menjadi negara maju adalah menyelesaikan konflik-konflik tanah di nusantara pasca kolonial. Ini meniru keberhasilan negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Menurutnya, reforma agraria perlu ditindak dalam status darurat dan dipimpin langsung oleh presiden.
“Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar upaya pengentasan kemiskinan ekstrim harus dilakukan dengan memberikan akses tanah kepada rakyat. Kalau perlu dengan Dekrit Presiden,” katanya.
BACA JUGA : Tagar IndonesiaGelap, Ketua Umum GCP Kurniawan : Aksi Sah Saja Asal Fair Nilai Kinerja Pemerintah
Selain Budiman, turut menandatangani kesepakatan ini adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, FX Nugroho Setijo Nagoro mewakili Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Destri Anna Sari mewakili Menteri Koperasi.
Mewakili organisasi masyarakat sipil, turut menandatangani Sekretaris Jenderal Konsorsium Agraria Dewi Kartika, Erasmus Cahyadi mewakili Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Imam Hanafi Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Wahyubinatara Fernandez Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia, dan Maksum Syam Direktur Eksekutif Sajogyo Institute.
“Reforma agraria merupakan komponen utama dalam upaya negara menjamin hak atas tanah. Melalui program reforma agraria, negara memastikan kepastian hak atas tanah melalui redistribusi tanah, dukungan akses pasca reforma agraria dan perbaikan lembaga pelaksananya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN perlu berkolaborasi antar kementerian dan semua pemangku kepentingan,” ucap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Darmawan saat membacakan pidato Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
BACA JUGA : Viral Tagar IndonesiaGelap, Protes Kebijakan Presiden Prabowo
“Kunci utama dalam mencapai semua ini adalah menghilangkan ego sektoral antara kementerian/lembaga,” tambahnya.
Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan kerja sama semua pihak ini akan menjadi katalisator bagi pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menegaskan, pemerintah perlu mengakui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), termasuk mendorong adanya Dekrit Presiden mengenai agenda reforma agraria.
“Mengingat urgensi dan tingkat kedaruratan konflik agraria yang membutuhkan pendekatan dan strategi extra-ordinary,” kata Dewi.
BACA JUGA : Sebaiknya Retret Kepala Daerah Terpilih Dibatalkan, Ini Alasannya
“Dalam jangka menengah, pemerintah perlu mengupayakan roadmap yang lebih komprehensif dalam mencapai swasembada pangan, sistematis dan dimana menjadikan reforma agraria sebagai indikator pencapaian swasembada pangan, menguatkan ketahanan pangan, menyelesaikan konflik agraria dan meningkatkan kesejahteraan,” lanjutnya.
“Penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria dan bagaimana ini dipimpin langsung oleh Presiden, termasuk mendorong dan mengesahkan UU reforma agraria, termasuk pengesahan masyarakat adat,” tambahnya.(*/ARIS)
Percepat Implementasi Reforma Agraria
