JAKARTA, BERNAS.ID – Tagar #IndonesiaGelap yang sempat viral melalui media sosial BEM UI, mendapatkan perhatian berbagai pihak.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo , H.Kurniawan menilai, aksi para mahasiswa menyandang IndonesiaGelap, adalah bentuk aspirasi dari mahasiswa, hal itu sah-sah saja dilakukan.
“Hal itu sah aja apabila itu memang murni hasil dari pemikiran dari adik-adik mahasiswa, dan memang harus kritis, terhadap apapun kebijakan yang melahirkan penderitaan dirasakan banyak pihak, terutama masyarakat kecil,” ujar Kurniawan, kepada media, Senin (17/2/2025).
Baca Juga :Viral Tagar IndonesiaGelap, Protes Kebijakan Presiden Prabowo
Tapi sambungnya, mahasiswa pun harus fair dan jujur juga dalam menilai program kerja kabinet merah putih, apalagi ini baru berjalan 100 hari kerja dan pastinya akan ada evaluasi dan perbaikan di sebuah sektor, apabila memang kurang pas.
“Harus mengakui betapa beratnya beban ekonomi saat ini yang dialami pemerintahan Pak Prabowo,jadi wajar juga kalau beliau mengambil kebijakan dengan memotong anggaran di kabinetnya, guna untuk melakukan efesiensi kegiatan tidak terlalu penting. Itupun baru rencana dan belum dilakukan karena memang anggarannya belum turun.
“Tapi yakinlah tidak mungkin Prabowo melakukan efesiensi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di lapis bawah yang menerima manfaat dari anggaran dimaksud, “ tambahnya.
Baca Juga : Presiden Prabowo Paparkan Soal Efisiensi Anggaran
Jadi Kurniawan berharap, masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo dan kabinetnya untuk menyusun program kerja dengan maksimal. Yang harus kita kiritisi itu adalah lemahnya penegakan supermais hukum, arogansinya oligarki dan kasus korupsi semakin merajalela. Jadi bukan mengkritisi program pemerintah yang baru akan dilaksanakan, kritik boleh tapi harus fair.
“Pesan saya untuk adik-adik mahasiswa silahkan berdemo dengan bijak, tapi harus ekstra hati-hati supaya tidak disusupi pihak lain untuk kepentingan mereka. Ingat musuh kita itu adalah mafia tanah, mafia hukum mafia koruptor dan mafia birokrasi, juga oligarki nakal,dan bukan pemerintahan yang sah dipilih sebagian besar rakyat Indonesia, “ tegasnya.
“Perbedaan pola pandang dan pola pikir itu wajar dalam sebuah negara demokrasi, namun tetap harus dalam koridor hukum dan kesopanan. Hidup mahasiswa dan hidup rakyat Indonesia, “ tutupnya. (FIE)
