JAKARTA, BERNAS.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno dihadapkan pada tantangan besar dalam masa awal pemerintahan mereka. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah manuver para pejabat yang berusaha merebut posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Fenomena ini bukan hal baru dalam birokrasi pemerintahan daerah. Di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga provinsi, sering terjadi persaingan antarpejabat untuk mendapatkan jabatan penting. Mereka membentuk aliansi berdasarkan kesamaan latar belakang, seperti pendidikan, almamater, atau hubungan pribadi yang telah lama terjalin.
Baca Juga : Pramono Anung dan Rano Karno Resmi Dilantik, DPRD DKI Harapkan Perubahan Signifikan
Pengamat politik dan pemerintahan, Sugiyanto (SGY), mengingatkan bahwa perebutan jabatan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. “Di awal pemerintahan baru, biasanya ada dinamika di kalangan pejabat yang ingin mendapatkan posisi strategis. Jika tidak dikendalikan, ini bisa berdampak pada efektivitas pemerintahan,” ujar Sugiyanto kepada wartawan, Jumat (28/2).
Jabatan yang paling sering diperebutkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, hingga posisi Wali Kota, Camat, dan Lurah. Perebutan jabatan ini tidak jarang disertai dengan penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu atau spekulasi mengenai perombakan besar-besaran di tubuh Pemprov DKI.
Baca Juga : Pengamat: Efisiensi Anggaran Kebijakan Tepat, Namun Perlu Komunikasi yang Baik
Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono-Rano, Prasetyo Edi Marsudi, sebelumnya telah meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, agar menunda mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Februari 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas di internal Pemprov DKI.
“Kami ingin memastikan pemerintahan baru berjalan dengan baik tanpa adanya kepentingan tertentu yang bisa mengganggu proses transisi,” kata Prasetyo.
Sementara itu, Pramono Anung menegaskan bahwa dirinya tidak akan membawa ASN dari luar untuk mengisi jabatan di Pemprov DKI Jakarta. “Kita akan optimalkan sumber daya ASN yang ada. Tidak perlu ada kekhawatiran soal itu,” ujarnya.
Sugiyanto menambahkan, Pramono dan Rano harus bersikap tegas dalam menghadapi manuver para pejabat yang ingin mencari keuntungan di awal pemerintahan. “Pemerintahan ini harus dijalankan dengan prinsip kolaborasi, transparansi, dan profesionalisme. Jangan sampai kepentingan kelompok menghambat jalannya roda pemerintahan,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat tetap fokus pada pelayanan publik dan pembangunan, tanpa terganggu oleh persaingan jabatan yang kontraproduktif. (DID)
