JAKARTA, BERNAS.ID – Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto Emik, menilai bahwa instruksi Presiden Prabowo mengenai efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 adalah langkah yang tepat. Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman dan polemik yang berkembang.
Menurut Sugiyanto, kebijakan efisiensi yang diumumkan Presiden Prabowo berawal dari pidatonya dalam acara Partai Gerindra di Sentul, Bogor. Presiden menyebut bahwa telah dilakukan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp750 triliun.
“Efisiensi itu hal yang baik, bahkan dalam rumah tangga pun kita harus bisa mengatur pengeluaran agar tidak melebihi pemasukan. Dalam konteks negara, efisiensi ini penting agar APBN tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara yang sudah cukup tertekan dengan utang,” ujar Sugiyanto dikutip, Sabtu (22/2/2025).
Baca Juga : Presiden Prabowo Paparkan Soal Efisiensi Anggaran
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 yang dirancang pemerintah mencapai Rp3.600 triliun, sementara pendapatan dari pajak dan PNBP diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp2.900 triliun. Hal ini memaksa pemerintah untuk menambah utang sekitar Rp700 triliun guna menutupi defisit.
“Kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya pasti akan melakukan penghematan juga. Tanpa efisiensi, program-program yang dijanjikan tidak akan berjalan, seperti makan siang gratis untuk pelajar. Pajak 12% yang diusulkan sebagai tambahan pendapatan pun mendapat banyak penolakan. Jadi, efisiensi adalah langkah yang paling logis,” jelasnya.
Namun, Sugiyanto menyoroti bahwa kebijakan efisiensi ini belum dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Menurutnya, tim pemerintah perlu lebih aktif menjelaskan kebijakan ini secara transparan agar masyarakat dapat memahami urgensi efisiensi anggaran.
“Saya melihat ada kegagalan komunikasi. Seharusnya, kebijakan ini disampaikan secara masif dan gamblang melalui berbagai media, termasuk media sosial. Kalau dijelaskan dengan baik, masyarakat pasti bisa menerima karena efisiensi itu memang diperlukan untuk menyelamatkan APBN kita,” katanya.
Baca Juga : Mahkamah Konstitusi Minta Pemulihan Anggaran Setelah Terkena Efisiensi
Selain itu, ia menekankan bahwa masyarakat perlu mendapatkan kejelasan mengenai sektor-sektor yang akan terkena dampak efisiensi ini. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pemotongan anggaran akan berdampak pada pelayanan publik, pendidikan, atau program sosial.
“Harus dijelaskan secara detail, kementerian mana saja yang terkena efisiensi dan apakah itu berdampak pada layanan masyarakat. Publik ingin tahu apakah efisiensi ini hanya menyasar pengeluaran pemerintah atau juga merugikan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Sugiyanto juga menyoroti bahwa tidak semua lembaga negara terkena kebijakan efisiensi ini, seperti DPR, MA, MK, dan Kepolisian. Hal ini menurutnya juga perlu dikomunikasikan dengan baik agar masyarakat memahami alasan di balik pengecualian tersebut.
“Masyarakat pasti bertanya-tanya, kenapa lembaga-lembaga tertentu tidak terkena pemangkasan anggaran? Apakah karena mereka lembaga yang sejajar dengan Presiden? Ini harus dijelaskan agar tidak ada asumsi negatif,” pungkasnya.
Ia berharap ke depan pemerintah lebih aktif dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan strategis seperti ini, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan mendapat dukungan yang lebih luas. (DID)
