JAKARTA,BERNAS.ID – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memaparkan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri lebih banyak menyampaikan pengalamannya sebagai kepala negara.
“Ibu Megawati Soekarnoputri lebih banyak berbicara tentang pengalaman beliau sebagai presiden ketika menghadapi situasi yang tidak gampang dalam pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ahmad Muzani di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Rabu (9/4/2025).
Baca Juga : Pertemuan Megawati dan Prabowo di Teuku Umar Tunjukkan Kualitas Kepiawaian Ketua Umum PDIP
Muzani mengatakan, ketika Megawati memimpin, ia menyampaikan pengalamannya dalam mengendalikan ekonomi nasional yang kala itu babak belur.
“Ibu Megawati menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” tambahnya.
Baca Juga : Buka Sarasehan Ekonomi, Prabowo Singgung Tarif Trump dan Kemandirian Ekonomi
Sementara Prabowo menyampaikan berbagai problematika dan juga tantangan yang dihadapi Indonesia dan global saat ini. Utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump.
“Berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” bebernya.
Sementara itu, Jurubicara PDIP Guntur Romli menambahkan, kedua tokoh bangsa berdiskusi tentang masalah global. Terutama perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berdampak serius pada perekonomian nasional.
“Dalam pembicaraan yang lain, mendiskusikan masalah-masalah global seperti Perang Dagang AS dan Tiongkok, konflik Israel dengan negara-negara Arab, Perang Rusia–Ukraina,” kata Guntur Romli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).
Guntur menambahkan Megawati dan Prabowo juga membicarakan soal sejumlah isu strategis nasional seperti soal kesejahteraan dan keselamatan rakyat.
“Tentu juga membahas masalah-masalah strategis nasional terutama hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara hukum Pancasila,” tutupnya. (FIE)
