JAKARTA, BERNAS.ID – Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy) dinilai semakin relevan untuk diterapkan di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih (KMP), yang dibentuk berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2025, dirancang menjadi wadah kelembagaan strategis guna mendorong transformasi ekonomi desa melalui pendekatan digital dan kolaboratif.
KMP digagas sebagai platform yang tidak hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat berbagi pengetahuan, distribusi inovasi, dan produksi nilai tambah berbasis teknologi. Melibatkan SDM lokal, profesional desa, serta perangkat pemerintah, koperasi ini bertujuan membangun desa sebagai pusat produksi solusi, bukan sekadar penerima teknologi.
Baca Juga : Cooky T. Adhikara: Pengusaha Indonesia Harus Terapkan Prinsip Ray Dalio untuk Hadapi Ekonomi Global
“Desa bisa menjadi engine of knowledge economy, bukan hanya pengguna akhir teknologi, tetapi juga produsen insight dan solusi lokal,” ujar Founder dan CEO CERVO ID, Cooky T. Adhikara, dalam perbincangan dengan Bernas.id.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan unit usaha seperti logistik desa, simpan pinjam, hingga cold storage, jika didukung oleh adopsi teknologi yang tepat, dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang tidak hanya mandiri, tetapi juga lincah dan adaptif terhadap dinamika global. Namun demikian, keberhasilan itu memerlukan fondasi yang kuat.
“Yang paling utama adalah infrastruktur digital—mulai dari konektivitas internet yang stabil hingga platform koperasi yang terintegrasi,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya literasi digital dan pelatihan terstruktur bagi SDM desa agar mampu menjalankan aplikasi bisnis, mengelola informasi, dan melakukan analisis dasar.
Baca Juga : Startup di Tengah Turbulensi, Menakar Ulang Makna Pertumbuhan Berkualitas
Selain itu, Cooky menyebut dukungan regulasi pemerintah sebagai aspek krusial. “Regulasi progresif serta integrasi sistem seperti Sistem Informasi Desa (SID) ke dalam e-governance koperasi akan menjadi akselerator penting,” ujarnya.
Partisipasi masyarakat juga menjadi sorotan dalam pengembangan KMP. Menurut Cooky, koperasi harus menjamin keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. “Inklusivitas gender dan sosial bukan sekadar slogan, tapi harus diterjemahkan dalam struktur dan praktik koperasi,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan riset lokal sebagai penopang daya saing koperasi digital. “Kita membangun tidak hanya koperasi secara fisik, tetapi juga jaringan pengetahuan dan kesadaran digital kolektif,” tuturnya. Hal ini, menurutnya, akan menciptakan feedback loop yang memperkuat kapasitas SDM dari waktu ke waktu.
Dengan lebih dari 8.000 unit koperasi yang tengah dikembangkan dan pendekatan manajemen berbasis teknologi, KMP diproyeksikan menjadi model kelembagaan baru yang mampu mendefinisikan ulang makna produktivitas, kolaborasi, dan kemandirian di era digital. “Kalau konsisten dan dijalankan secara cerdas, koperasi seperti ini bisa menjadikan desa sebagai aktor utama dalam ekonomi berbasis pengetahuan,” pungkas Cooky. (DID)
