JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan Kepulauan Seribu, Neneng Hasanah, meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di wilayah Kepulauan Seribu.
Neneng menyoroti masih adanya stigma bahwa ASN yang ditugaskan di kepulauan dianggap seperti “dibuang” karena golongan dan jabatan mereka sering kali diturunkan. Hal ini menurutnya berdampak pada motivasi dan kinerja para ASN.
Baca Juga : DPRD DKI: Rob dan Sampah di Pesisir Utara Jakarta Butuh Solusi Konkret
“Kalau sekarang mereka merasa dibuang ke Kepulauan Seribu, karena jabatan atau golongannya diturunkan, itu jadi masalah. Harusnya mereka tetap dapat golongan dan jabatan yang sama seperti di daratan. Ini perlu dipikirkan Pak Gubernur,” kata Neneng dalam keterangannya.
Ia membandingkan kondisi saat kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo, di mana ASN yang ditugaskan ke Kepulauan Seribu tetap mendapat tambahan insentif meskipun ada pemotongan golongan.
“Dulu zaman Pak Fauzi Bowo, ASN tetap dapat insentif tambahan walaupun golongannya disesuaikan. Sekarang malah diturunkan, ya wajar kalau semangat kerjanya jadi menurun,” jelasnya.
Baca Juga : Pramono Siapkan Kepulauan Seribu sebagai Wisata Pulau Kucing dan Anjing
Selain soal golongan dan jabatan, Neneng juga menyoroti perlunya pengawasan lebih terhadap pelayanan publik di kepulauan, khususnya pelayanan kesehatan di puskesmas.
“Sering ada laporan dari warga soal pelayanan puskesmas yang kurang maksimal. Minta surat rujukan saja susah, kadang sampai nunggu lama. Ini gak boleh dibiarkan,” ucapnya.
Menurutnya, ketersediaan rumah dinas bagi tenaga kesehatan di pulau sudah ada, namun tidak semuanya dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
“Ada rumah dinas, tapi malah disewakan seperti homestay. Padahal tenaga medis harus standby di pulau, bukan kerja dari Jakarta,” tegas politisi asal Partai Demokrat itu.
Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan lebih memperhatikan keadilan dan kesejahteraan ASN di Kepulauan Seribu, agar pelayanan publik berjalan maksimal dan masyarakat pulau tidak merasa dianaktirikan. (DID)
