JAKARTA, BERNAS.ID – Kemacetan parah di kawasan Tanjung Priok sejak 17 April 2025 menjadi perhatian serius berbagai pihak. Namun, Sinergi Kawal BUMN mengajak publik untuk tidak serta-merta melihat situasi ini sebagai kegagalan, melainkan sebagai momentum evaluasi bersama untuk memperbaiki konektivitas dan manajemen arus logistik nasional.
Pengamat dari Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman, menilai kemacetan yang terjadi bukan semata akibat kesalahan manajemen pelabuhan, tetapi lebih kepada padatnya aktivitas ekspor-impor yang meningkat signifikan.
“Kita harus melihat ini dari sisi positif. Kemacetan yang terjadi diakibatkan oleh peningkatan ekspor, yang menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas bisnis. Di tengah tekanan ekonomi global dan pemberlakuan tarif tinggi dari Amerika Serikat terhadap Indonesia, geliat ini justru menjadi berkah yang patut diapresiasi,” ujar Arief.
Baca Juga : Selama Operasi Zebra Jaya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tindak 107 Pelanggar
Kemacetan dipicu oleh aktivitas bongkar muat tiga kapal ekspor besar secara bersamaan di terminal NPCT1. Terminal tetap menerima dan mengirim peti kemas dari dan ke luar terminal, yang membuat area terminal menjadi sangat padat. Dampaknya, antrean kendaraan mengular hingga ke luar kawasan pelabuhan.
Arief mengingatkan, penting untuk tidak serta-merta menyalahkan operator pelabuhan, dalam hal ini PT Pelindo (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.
“Pelindo tentu punya strategi operasional, dan dalam situasi ini mereka sudah bertindak cepat. Kami mencatat Pelindo mengambil sejumlah langkah seperti memberikan kompensasi biaya masuk pelabuhan, memaksimalkan area buffer untuk parkir truk, hingga membagikan makanan kepada para sopir yang terdampak kemacetan,” jelasnya.
Baca Juga : Jakarta Dikepung Masalah, Pengamat: Gubernur Harus Bertindak, Bukan Hanya Minta Maaf
Namun, Sinergi Kawal BUMN juga mengingatkan bahwa penyelesaian jangka panjang tidak bisa hanya dibebankan kepada Pelindo semata. Diperlukan sinergi lintas instansi, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, hingga Polri, untuk merancang sistem logistik nasional yang lebih terintegrasi.
“Pengelolaan jalur keluar-masuk Tanjung Priok harus jadi prioritas nasional. Pelabuhan ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Tidak bisa dibiarkan stagnan,” tegas Arief.
Ia juga menyoroti semakin sempitnya akses jalan menuju pelabuhan akibat sejumlah proyek pembangunan di sekitarnya. Hal ini, menurutnya, harus segera direspons dengan kebijakan konkret, termasuk wacana pelebaran atau perluasan jalur logistik menuju pelabuhan.
“Tanpa perencanaan infrastruktur yang matang dan sinergi antarlembaga, kejadian seperti ini akan terus berulang. Jangan sampai kemacetan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Arief. (DID)
