JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan pentingnya penertiban parkir liar dan praktik premanisme di Jakarta. Ia menyoroti keberadaan petugas parkir tak resmi yang kerap menarik pungutan tanpa izin dan mengatasnamakan organisasi masyarakat (Ormas).
“Parkir itu ada yang resmi, ada izinnya, dan harus setor ke pemerintah daerah. Kalau liar dan nggak sesuai aturan, harus ditindak dan dibina. Kalau mau legal, ya koordinasi dengan BP Parkir,” ujar Inggard di Jakarta.
Baca Juga : Polisi Tertibkan Bendera Ormas Ilegal di Tanah Abang
Ketua Komisi A itu juga mengingatkan agar Ormas tidak dijadikan tameng untuk aksi premanisme di lapangan. Menurutnya, Ormas dibentuk untuk mendukung pemerintah daerah, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat atau pelaku usaha.
“Jangan sampai Ormas malah digunakan buat malak. Kalau mau bantu jadi petugas parkir resmi, ya datang ke BP Parkir. Jangan pakai baju Ormas tapi kelakuan preman,” tegas Inggard yang juga tokoh Ormas Pemuda Pancasila (PP) Jakarta Barat itu.
Inggard mengingatkan bahwa premanisme bisa berdampak langsung pada iklim investasi dan pendapatan asli daerah (PAD). Bila investor merasa tidak aman, maka APBD bisa terganggu dan berdampak pada layanan publik.
“Kalau Jakarta nggak aman, orang takut investasi. PAD kita turun, APBD ikut turun, ujungnya pelayanan ke masyarakat juga berkurang,” jelasnya.
Baca Juga : Apresiasi Pidato Pramono Anung, Inggard Tekankan Pentingnya Kerjasama Seluruh Fraksi
Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan aparat, mulai dari lurah, camat, wali kota, hingga kepolisian, Babinsa, dan Satpol PP.
“Semua harus bersinergi: Bimas, Babinsa, lurah, camat, wali kota, polsek, koramil—harus satu suara menindak premanisme. Pemerintah daerah juga harus dorong penataan lewat BP Parkir dan Kesbangpol,” ujar Inggard.
Ia juga menyinggung soal adanya dana operasional yang diberikan kepada aparat kewilayahan dan Ormas. Menurutnya, dana tersebut harus digunakan untuk mendukung ketertiban, bukan untuk pembiaran.
“Bantuan operasional itu bukan uang cuma-cuma. Harus ada manfaatnya buat masyarakat. Kalau Ormas dapat anggaran, harusnya ikut bantu penertiban, bukan malah jadi bagian dari masalah,” pungkasnya. (DID)
