JAKARTA,BERNAS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, DPR akan memastikan RAPBN 2026 betul-betul dibutuhkan kebijakan negara yang tepat dalam mengintervensi situasi.
“Menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat,” ujar Puan, dalam pidatonya di rapat paripurna ke-19, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa (27/5/2025).
Menurut Puan, semua inisiatif dalam menyelesaikan tantangan pembangunan nasional, pada akhirnya dibatasi oleh kemampuan keuangan negara,
Baca Juga :Peringati Reformasi 1998, Aktivis 98 Gelar Sarasehan Lintas Generasi Hadir Puan Hingga Rocky Gerung
“Oleh karena itu diperlukan program prioritas dan kerja-kerja yang terencana, terukur, dan terkoordinasi,” ujar Puan.
Terkait asumsi KEM-PPKF Tahun 2026 yang mengangkat tema ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi’, Puan menyoroti bahwa tema ini menunjukan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang substansial sehingga Indonesia memiliki kemampuan dan kekuatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan kekuatan ekonomi nasional.
“Dinamika global saat ini semakin menuntut kita untuk tidak dapat bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar global. Kita harus membangun kekuatan dalam negeri,” bebernya.
Baca Juga; Forum Perempuan Desak Pramono Pecat ASN Berpoligami
Pihaknya memastikan bahwa DPR bakal mencermati APBN 2026 ini agar dirancang secara tangguh dalam menghadapi situasi global, dirancang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tekanan global.
“Mampu menjawab kebutuhan rakyat dalam pembangunan nasional,” pungkas Puan.
Sementara itu, menyinggung wacana penambahan usia pensiun Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir meneaskan, usulan tersebut perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan negara dalam menopang para pekerja.
“Sah-sah saja ada usulannya, tapi kan harus juga disesuaikan dengan kemampuan negara. Bagaimana dengan ekonomi kita, ya kan. Ekonomi kita ini kan juga sekarang lagi berjuang untuk mencapai pertumbuhan target Presiden 8 persen pada 2029. Ini kan juga target yang cukup berat,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Adies, pemerintah perlu berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara. Terlebih program efisiensi anggaran akan dilanjutkan pada tahun depan. (FIE)
