JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim, menyoroti banyaknya persoalan dalam penyaluran subsidi pangan dan bantuan sosial lainnya yang menggunakan aplikasi sistem barkot. Ia menyebut masalah utama terletak pada lemahnya sistem dan minimnya pengawasan di lapangan.
“Masalah pertama, penerima subsidi ini mayoritas juga penerima KJP. Tapi tidak semua mau atau paham menebus subsidi pangan. Ada yang lebih memilih pakai bantuannya untuk kebutuhan lain, seperti bayar sekolah,” kata Nur Afni saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (22/7/2025).
Ia menyebut data yang tidak sinkron antara sistem dan penerima manfaat sering kali menimbulkan dugaan adanya “calo”. Namun menurutnya, persoalan ini bukan berasal dari aplikasi resmi Pemprov atau BUMD pangan, melainkan karena banyak warga, terutama lansia yang tidak paham teknologi dan sering berganti nomor telepon akibat membeli paket data murah jangka pendek.
Baca Juga : Afni: Pendapatan Parkir DKI Kalah dari Surabaya, Digitalisasi Harus Total
“Begitu ganti nomor, data mereka jadi bermasalah di DTKS dan Bank DKI. Ini yang bikin subsidi seperti KJP, bantuan lansia, atau pekerja jadi tidak tersalurkan secara tepat,” jelasnya.
Afni juga menegaskan bahwa penggunaan barkot tetap diperlukan karena lebih praktis ketimbang membawa KTP, KK, dan kartu bantuan secara fisik. Tapi ia menekankan bahwa sistemnya harus diperbaiki dan lebih terintegrasi.
“Kalau sistem dibuat oleh BUMD pasar, maka harus diserahkan saja ke Bank DKI. Jadi satu pintu. Anggarannya tetap dari pemda, tapi sistem dan pengawasannya diserahkan ke lembaga yang pegang data valid,” tegasnya.
Baca Juga : Emak-Emak Mulai Mengeluh, Perlu Langkah Cepat Antisipasi Lonjakan Harga Pangan
Ia juga meminta agar tiga BUMD pangan, Pasar Jaya, Food Station, dan Dharma Jaya, memiliki data penerima bantuan yang sesuai dengan yang dimiliki Bank DKI. Hal ini penting agar tidak ada wilayah yang kelebihan atau kekurangan distribusi.
“Di wilayah padat dan kumuh, banyak yang nggak kebagian. Sementara di tempat lain, barang subsidi menumpuk karena aplikasinya nggak nyambung,” ujarnya.
Nur Afni juga mendorong agar komoditas seperti beras dan minyak disediakan penuh 100 persen, karena banyak warga hanya mengejar dua item itu dan akhirnya tidak menebus bantuan karena kehabisan. Padahal, item lain seperti susu, daging, dan ayam masih tersedia.
Ia juga menyoroti harga daging dari Dharma Jaya yang masih menggunakan acuan lama, sementara harga pasar sudah naik. Ditambah dengan isu beras oplosan dari Food Station yang muncul akibat gejolak harga gabah, hal ini memperkeruh kepercayaan warga.
“Food Station jual beras termurah sekarang. Tapi karena harga gabah naik, ada dugaan mereka oplos. Ini soal persaingan dagang yang nggak sehat dan bisa merugikan masyarakat,” tutupnya. (DID)
