JAKARTA, BERNAS.ID – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Pemerintah Provinsi DKI menangani persoalan tawuran di Manggarai hingga ke akar masalahnya. Menurutnya, langkah ini lebih efektif dibanding hanya menggelar program seremonial.
Ia menilai tawuran di kawasan tersebut bukan sekadar persoalan kriminal, melainkan puncak dari masalah sosial dan ekonomi. “Mulai dari minimnya lapangan kerja, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya ruang ekspresi positif untuk remaja, hingga lemahnya pengawasan lingkungan,” kata Mujiyono, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga : Soroti Kekurangan Personel Damkar di Jakarta, Mujiyono: Baru 40% dari Kebutuhan Ideal
Untuk mencegah bentrokan, ia mendorong pos pantau di Manggarai dan wilayah rawan lainnya beroperasi 24 jam. “Pemprov perlu memberi dukungan anggaran memadai agar piket pos pantau berjalan optimal,” ujarnya.
Mujiyono juga mengusulkan agar kegiatan Manggarai Bersholawat diintegrasikan dengan program pendidikan karakter, pembinaan kepemudaan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi warga. Ia mencontohkan Jawa Barat yang membina pelaku tawuran di barak militer untuk membentuk mental tangguh dan disiplin.
Baca Juga : PSI Kritik Pendekatan Seremonial Pemprov DKI Atasi Tawuran
“Bibit tawuran antarwarga sering berawal dari tawuran antarsekolah. Pelakunya umumnya masih usia sekolah, sehingga pembinaan sejak dini sangat penting,” tegasnya.
Ia menambahkan, pencegahan tawuran memerlukan kolaborasi lintas sektor, melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, BUMN/BUMD, kepolisian, tokoh agama, organisasi kepemudaan, sekolah, dan keluarga.
Komisi A DPRD DKI, lanjut Mujiyono, akan mendorong evaluasi menyeluruh atas seluruh program pencegahan tawuran yang dijalankan Pemprov. “Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar penguatan kebijakan daerah, termasuk penetapan anggaran khusus pencegahan tawuran,” tandasnya. (DID)
