JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, menilai upaya Pemprov DKI mengatasi tawuran masih bersifat seremonial dan tidak menyentuh akar masalah.
Menurut Justin, akar persoalan tawuran di Jakarta mencakup kemiskinan, tradisi kekerasan yang turun-temurun, serta tren baru yang menjadikan tawuran sebagai konten media sosial.
Baca Juga : PSI Dorong Budaya Politik Baru Lewat Pemilu Raya
“Masalahnya bukan sekadar teknis. Tawuran muncul dari kemiskinan, tekanan sosial, dan sekarang juga demi konten. Tidak ada anak orang kaya yang tawuran di jalan,” kata Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/8/2025).
Ia mencontohkan situasi di lapangan, di mana remaja terpaksa keluar rumah dini hari karena kondisi rumah yang sempit dan padat.
“Ini persoalan populasi dan perumahan. Satu rumah sempit diisi banyak orang, tidur bergiliran. Tidak ada kebijakan kontrapopulasi yang jelas,” tambahnya.
Baca Juga : Minta Pemprov DKI Kirim Pelaku Tawuran ke Barak Militer, PSI Contoh Program Dedi Mulyadi
Justin mengingatkan bahwa pendekatan keagamaan saja tidak cukup. Ia menyarankan agar Pemprov DKI lebih fokus pada isu struktural seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian populasi, penyediaan perumahan layak, dan penguatan peran keluarga.
“Kegiatan agama bagus, tapi kalau akar masalahnya tidak ditangani, tawuran tidak akan berhenti,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan penerapan sanksi bagi orang tua yang lalai mengawasi anak. Menurutnya, di negara lain, orang tua bisa dikenai denda atau hukuman jika anak mereka terlibat kekerasan.
“Sudah waktunya orang tua ikut bertanggung jawab. Kasus air keras di Pondok Kelapa dilakukan anak di bawah umur, dini hari. Ini jelas kurang pengawasan keluarga,” ujar Justin.
Terkait Satgas Anti Tawuran yang dibentuk Pemprov DKI, Justin menilai efektivitasnya belum terbukti. Ia juga menyebut pencabutan KJP sebagai sanksi tidak lagi relevan.
“Pencabutan KJP tidak mempan. Mereka tidak takut. Peran orang tua harus diperkuat,” tutupnya. (DID)
