BANDUNG, BERNAS.ID – Pemerintah pusat menuai kritik keras setelah beredar kabar soal pemotongan anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2026. Kang Fuad, Sekretaris Jenderal Garda Kemerdekaan, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kebutaan terhadap sejarah panjang perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mendirikan dan mempertahankan Republik Indonesia.
“Prabowo Subianto belum tentu bisa menjadi Presiden tanpa perjuangan Pangeran Diponegoro,” tegas Kang Fuad dalam pernyataannya yang menggelora. Ia menegaskan bahwa semangat Pangeran Diponegoro, tokoh besar dalam Perang Jawa, menjadi inspirasi besar para pejuang kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pekik perjuangan Diponegoro yang membakar semangat rakyat Mataram menjadi fondasi psikologis bangsa dalam melawan penjajahan Belanda.
BACA JUGA : Soal Kasus Doxing, DPRD Jabar Desak Diskominfo Minta Maaf secara Terbuka
Lebih lanjut, Kang Fuad menyampaikan bahwa rakyat Yogyakarta bukan hanya mewarisi semangat perjuangan, tapi juga telah terbukti berkontribusi langsung dalam sejarah Republik, terutama dalam peristiwa monumental seperti Serangan Umum 1 Maret 1949.
“Pemotongan Dana Keistimewaan adalah bentuk indikasi pengabaian terhadap sejarah dan amanat Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta. Jika pemerintah pusat berani memangkas hak ini, berarti mereka sendiri telah berpotensi melanggar undang-undang yang mereka tetapkan,” seru Kang Fuad.
BACA JUGA : Pejabat Setda dan OPD Nyalip Iring-iringan 27 Kabupaten Kota, Gubernur KDM Ngamuk
Ia menegaskan, DIY memiliki struktur pemerintahan khas yang diakui konstitusi—berperan sebagai birokrasi modern di bawah Gubernur, serta penjaga adat dan budaya di bawah Sultan Yogyakarta. Pemotongan dana, menurutnya, bisa berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan budaya di wilayah tersebut.
“Pemerintah harus sadar, rakyat Yogyakarta punya hak untuk menuntut. Dan Presiden Prabowo harus membuka mata dan hati terhadap sejarah yang membuat bangsa ini berdiri tegak!” pungkasnya. (ARIS)
