JAKARTA, BERNAS.ID – Pakar hukum tata negara, Tomu Augustinus Pasaribu menilai pertarungan politik yang kini kian memanas antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo bukan hanya menciptakan kegaduhan, tetapi juga berpotensi mengacaukan stabilitas politik nasional.
Menurut Tom, langkah Prabowo yang berkali-kali menabuh genderang perang terhadap Joko Widodo dan kelompoknya justru memperlemah posisinya. “Pertarungan ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena justru memperkeruh suasana dan menimbulkan ketidakstabilan. Apalagi, Prabowo sangat sulit untuk mengalahkan kekuatan Joko Widodo dan loyalisnya,” katanya, Senin (15/9/2025).
Baca Juga : CBA: Jokowi dan Prabowo Harus Bertanggung Jawab Secara Moral Atas Kasus Immanuel Ebenezer
Tom menilai, loyalis Joko Widodo lebih solid dan militan dibandingkan dengan pendukung Prabowo. Ia mencontohkan, meskipun Jokowi sudah tidak menjabat presiden, para loyalisnya tetap setia membela dan menjaga nama baiknya, bahkan rela menjadi korban.
Sebaliknya, loyalis Prabowo disebutnya lebih pragmatis dan cenderung bermain aman. “Mereka lebih mengutamakan jabatan dan kekuasaan. Pola yang muncul adalah ABS, Asal Bapak Senang. Itu terlihat jelas saat demo 25 dan 28 Agustus 2025, di mana tidak ada loyalis Prabowo yang mampu meredam kerusuhan,” ujar Tom.
Ia menambahkan, lemahnya konsolidasi di kubu Prabowo membuat lawan politik berhasil menggiring opini publik, salah satunya terkait polemik RUU Perampasan Aset yang gagal disahkan di DPR. “Padahal, ketika Prabowo memberikan penghargaan kepada para pendukungnya, justru ia dipermalukan lewat demonstrasi besar yang merusak reputasinya,” lanjutnya.
Baca Juga : Pakar Hukum: Konspirasi Ijazah Palsu Bisa Jadi Bumerang bagi Presiden Prabowo
Tom juga mengingatkan bahwa isu lama seperti kasus pelanggaran HAM 1998 akan terus menghantui Prabowo. Apalagi, keputusannya melibatkan sejumlah eks-Tim Mawar dalam pemerintahan dinilai menciptakan polemik baru di internal TNI.
Sementara itu, Jokowi disebut memiliki keunggulan strategi yang terbukti mampu membuatnya tetap bertahan meski diterpa banyak kasus, mulai dari dugaan ijazah palsu, proyek IKN, mobil Esemka, hingga polemik kereta cepat dan food estate.
“Kasus-kasus itu tidak pernah benar-benar menjatuhkan Jokowi. Sebaliknya, Prabowo justru kesulitan mengeksekusi kasus loyalis Jokowi yang sudah inkrah lima tahun lalu,” terangnya.
Dengan kondisi ini, ia menilai pertarungan terbuka hampir pasti dimenangkan kubu Jokowi. Bahkan, ia memprediksi akan muncul pemerintahan transisi yang berpotensi dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka.
“Cita-cita Prabowo untuk mengabdi bagi bangsa bisa kandas di tengah jalan, karena operator politiknya tidak memahami gaya dan strategi lawan,” ucapnya.
Lebih jauh, Tom mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas kekacauan politik yang timbul akibat pertarungan dua tokoh besar tersebut. “Apakah mereka yang menabuh genderang perang siap bertanggung jawab? Faktanya, sekarang mereka kebingungan menentukan langkah,” tegasnya.
Dirinya mengingatkan agar pertarungan politik tidak mengorbankan rakyat. Ia mengajak semua pihak kembali pada tiga hukum utama: hukum Tuhan, hukum alam semesta, dan hukum antar-manusia. “Jika itu diabaikan, maka bukan hanya rakyat yang dirugikan, tapi juga Tuhan bisa murka terhadap pemerintah,” pungkasnya. (DID)
