JAKARTA, BERNAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penyelesaian masalah lahan RS Sumber Waras akan segera dituntaskan dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10). Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengadaan lahan Sumber Waras.
Baca Juga : Pramono Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Senam Dunia Jakarta
“Kami berharap KPK dapat memberikan kejelasan terkait status hukum pengadaan lahan RS Sumber Waras, agar rekomendasi BPK bisa segera ditindaklanjuti dan lahannya dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta,” ujar Pramono.
Menurut kajian Dinas Kesehatan dan Biro Hukum DKI, pembatalan pembelian lahan kini tidak relevan karena nilai tanah sudah meningkat lebih dari 75 persen sejak 2014.
“Secara lapangan, NJOP sudah naik tinggi. Tidak mungkin tanah Sumber Waras itu dijual atau dilepas karena nilainya hampir dua kali lipat dibanding saat peristiwa terjadi,” jelasnya.
Baca Juga : Muncul Gugatan Lahan RS Sumber Waras Terkait Pengalihan Lahan Kepada Pemprov DKI
Pramono menegaskan, Pemprov DKI akan memanfaatkan lahan tersebut untuk pembangunan rumah sakit. “Tanah itu akan digunakan untuk rumah sakit agar memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Jakarta,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov DKI.
“Rencana pemulihan aset pengadaan tanah di Sumber Waras harus diselesaikan. Sudah belasan tahun aset itu tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala masalah hukum,” ujarnya.
Bahtiar menambahkan, KPK telah mengikuti perkembangan kasus ini sejak 2014 dan penyelidikannya dihentikan pada 2023.
“Prinsipnya akan segera kami tindak lanjuti. KPK akan terus memberikan pendampingan agar prosesnya bermanfaat bagi masyarakat dan tidak berlarut,” pungkasnya. (DID)
