Sigi, Bernas.id— Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan proses pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) akan dikawal secara ketat agar berjalan akuntabel, sesuai regulasi, serta bebas dari potensi penyimpangan. Penegasan ini disampaikan Inspektur I Inspektorat Daerah Sulteng, Salim, saat dihubungi Senin (24/11/2025).
Salim menuturkan bahwa Inspektorat bertugas menjalankan pengawasan intern, bukan menentukan kebijakan program. Karena itu, pendampingan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan perangkat daerah mematuhi ketentuan perundang-undangan.
“Kami di Inspektorat tidak masuk ke ranah penentuan kebijakan. Namun sebagai APIP, kami wajib memastikan seluruh program, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari potensi penyimpangan,” ujarnya.
Menurut Salim, pengawasan dilakukan melalui evaluasi dokumen, reviu anggaran, hingga pemantauan risiko agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Fokus kami memastikan tata kelola yang baik. Jika ada ketidaksesuaian, kami memberikan rekomendasi perbaikan sebagai langkah pencegahan,” kata dia.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan program inovatif yang dapat memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin, dan Inspektorat mendukung sepanjang pelaksanaannya tetap sesuai prinsip good governance.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mendorong pemerintah kabupaten/kota segera merampungkan penyediaan lahan dan administrasi pendirian Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sehingga daerah tidak diberi beban anggaran tambahan.
“Semua biaya sudah ditanggung pusat. Daerah hanya menyiapkan lahan dan persyaratan administrasi. Jangan sampai kesempatan ini terlewat,” kata Reny dalam rapat koordinasi.
Saat ini, tiga Sekolah Rakyat telah beroperasi di Sulawesi Tengah: SR Tadulako Nambaso, SRMP Sigi, dan SR Terintegrasi Tojo Unauna. SR Tadulako Nambaso sementara menggunakan gedung BPSDM di Jalan S. Parman, Palu, dengan proses pendirian yang rampung dalam tiga hari.
Program ini menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari asrama, konsumsi tiga kali sehari, seragam, laptop, alat tulis, layanan kesehatan, hingga sarana olahraga dan seni.
“Anak-anak merasa nyaman dan menganggap Sekolah Rakyat sebagai rumah kedua,” ujar Reny.
Ia juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan pembaruan Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN) guna memastikan calon penerima program benar-benar berasal dari keluarga miskin.
