BANTUL, BERNAS.ID — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II di Grand Rohan Yogyakarta, Rabu (14/1/2026), sebagai langkah strategis menyikapi tantangan pariwisata terkini.
Acara ini dihadiri oleh pengurus PHRI dari seluruh kabupaten dan kota di DIY, sekaligus menjadi ajang konsolidasi menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PHRI di Semarang.
Ketua PHRI DIY, Dedy Pranowo Eryono, menegaskan bahwa Rakerda ini menjadi forum penting untuk menyusun program kerja daerah dan menjaring aspirasi dari empat Badan Pimpinan Cabang (BPC) se-DIY.
Baca Juga : Isu Strategis Pariwisata Dibahas dalam Rapat Kerja Daerah I PHRI DIY
“Nantinya hasil dari rapat kerja ini akan kami bawa ke Rakernas dan menjadi dasar program kerja BPD PHRI DIY,” ujarnya.
Okupansi Hotel Menurun, Akomodasi Ilegal Jadi Sorotan
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam Rakerda adalah penurunan tingkat hunian hotel selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dedy menyebut, bahwa okupansi hotel anggota PHRI seharusnya bisa mencapai 60–80 persen, namun kenyataannya banyak wisatawan justru memilih akomodasi ilegal.
“Banyak wisatawan tersedot ke vila, kos harian, dan rumah sewa yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai peruntukannya. Ini bukan hanya merugikan pelaku usaha legal, tetapi juga menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
PHRI DIY pun mendesak pemerintah daerah untuk bertindak tegas menertibkan akomodasi ilegal. Meski demikian, Dedy menegaskan bahwa PHRI tetap mendukung keberagaman pilihan akomodasi selama berada dalam koridor hukum.
“Wisatawan tetap bisa memilih sesuai kebutuhan, tapi harus legal agar berdampak positif bagi daerah,” katanya.
Fokus pada SDM dan Isu Tiket Pesawat
Selain penertiban, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas PHRI DIY.
Dedy menilai bahwa keunggulan Yogyakarta sebagai destinasi wisata harus ditopang oleh kualitas layanan dan keramahan khas daerah.
“SDM adalah barometer keistimewaan Yogyakarta. Jangan sampai orang datang ke sini tapi tidak merasakan keistimewaannya,” ujarnya.
Isu mahalnya harga tiket pesawat ke Yogyakarta juga kembali mencuat. Dedy menyebut hal ini akan dibawa ke tingkat pusat karena dinilai menghambat mobilitas wisatawan dan pelaku usaha.
“Jangan sampai wisatawan dari Sumatra lebih memilih transit ke Jogja lewat Malaysia atau Singapura karena tiketnya lebih murah,” keluhnya.
Pemda DIY Dorong Inovasi dan Keberlanjutan
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, yang turut hadir dalam Rakerda, menekankan pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata.
Baca Juga : Perayaan Ulang Tahun BPC PHRI Kabupaten Sleman ke 11
Menurutnya, DIY tidak bisa hanya mengandalkan pelayanan dan kuliner, tetapi juga harus memperkuat kualitas insan pariwisata.
“Kita harus menyiapkan sistem SDM, sarana dan prasarana, serta substansi yang akan kita suguhkan kepada wisatawan sebagai satu kesatuan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Guyub Sesarengan untuk Pariwisata DIY
Rakerda II ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran PHRI sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku industri pariwisata.
“Guyub sesarengan adalah kunci untuk memajukan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta,” pungkas Dedy. (cdr)
