YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Situasi geopolitik global yang memanas akibat konflik Amerika & Israel vs Iran dinilai berpotensi memberi dampak besar bagi Indonesia, terutama pada sektor energi dan ekonomi nasional. Hal itu mengemuka dalam dialog Forum Wartawan yang digelar di DPRD DIY, Jumat (6/3/2026).
Ekonom UGM, Rimawan Pradiptyo, mengingatkan cadangan minyak Indonesia saat ini sangat terbatas. Ia menyebut cadangan minyak nasional diperkirakan hanya cukup sekitar 20 hari, seperti kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sehingga jika terjadi gangguan pasokan global, Indonesia terpaksa membeli minyak di pasar spot dengan harga jauh lebih mahal. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan berdampak luas terhadap perekonomian nasional.
“Cadangan minyak kita hanya sekitar 20 hari. Kalau hanya punya itu maka konsekuensinya kita harus membeli di pasar spot dan itu mahal. Kalau BBM naik dampaknya panjang kali lebar kali tinggi bagi ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menilai konflik di Timur Tengah tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Bahkan menurutnya, situasi justru berpotensi memicu eskalasi lebih besar.
“Apakah perang akan cepat selesai? Saya tidak yakin. Amerika membunuh Khamenei itu menjadi kesalahan dan wafatnya syahid. Ini memenuhi tradisi mereka, bara api dan semangat Iran untuk melakukan serangan balik,” katanya.
Rimawan menambahkan, pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak konflik tersebut, terutama pada sektor energi dan fiskal. Dalam kesempatan itu ia juga menyinggung sikap para ekonom terhadap kebijakan ekonomi nasional.
Ia mengungkapkan bahwa pada September 2025 lalu, bersama aliansi ekonom Indonesia, pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan kebijakan kepada pemerintah.Saat itu ada sekitar 400 ekonom dan 200 non-ekonom yang menandatangani. Kami prihatin karena banyak alokasi sumber daya pemerintah yang sebenarnya tidak tepat. Bahkan tanpa krisis perang pun pemerintah perlu berbenah dalam alokasi dana,” tegasnya.
Menurutnya, penerimaan negara saat ini tidak sebesar sebelumnya, sementara sejumlah program pemerintah dinilai belum sepenuhnya berbasis evidence based policy. Ia juga menyoroti potensi tambahan beban negara, mulai dari pembelian BBM dari luar negeri hingga iuran BOP (Board of Peace) sebesar Rp17 triliun.
“Tambahan beban beli BBM dari Amerika, belum lagi bayar BOP Rp17 triliun. Kalau sampai harus mengirim pasukan juga akan menambah biaya lagi. Jadi seolah-olah ‘mbayar dewe’. Apa insentif pemerintah menandatangani ART, sampai sekarang belum ada penjelasan resmi,” katanya.
Rimawan menilai situasi saat ini menjadi ujian serius bagi kedaulatan Indonesia. “Setelah merdeka kita jarang bicara soal kedaulatan. Sekarang ini kedaulatan kita diuji dan harus dipertahankan. Kalau kita tidak melihat ART (Agreement on Reciprocal Trade) sebagai krisis kedaulatan, maka negara ini tidak punya masa depan,” tegasnya.
Senada dengan itu, pakar Hubungan Internasional Prof Dafri Agussalim menilai momentum saat ini harus menjadi refleksi bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperkuat posisi kedaulatan nasional dalam berbagai kebijakan internasional.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan konstitusi Indonesia jelas menolak praktik penjajahan dalam bentuk apa pun. “Tidak boleh ada negara menjajah negara lain. Itu perintah konstitusi yang tercantum dalam sumpah jabatan,” tegasnya. (den)
