JAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan skema pemberian booster alias vaksin COVID-19 dosis tiga kepada masyarakat umum mulai 2022 dengan mekanisme berbayar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menyebut, skema pemberian booster berbayar ini diambil karena pemerintah tak sanggup menanggung seperti pada biaya pemberian dosis satu dan dua.
“Skema booster ini sudah kami buat sekalipun memang pemerintah tidak mampu ya melakukan pembayaran semua penduduk seperti sekarang ini. Jadi akan kita prioritaskan terutama yang masuk BPJS itu yang penerima bantuan iuran, masyarakat miskin,” kata Maxi dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Lawan COVID-19 ID, Selasa (7/9/2021).
Ia mengatakan urgensi pemberian booster vaksin bagi nontenaga kesehatan belum tinggi. Maxi meminta masyarakat memahami fokus pemerintah saat ini memberikan booster kepada tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar virus corona.
Baca juga: Masyarakat Perlu Vaksin Booster, Ini Komentar Pakar Virologi
Menurutnya, booster vaksin untuk masyarakat umum juga belum diimbau oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) lantaran masih banyak negara belum mendapat akses vaksin COVID-19. Maxi menyebut rata-rata capaian vaksinasi COVID-19 dunia masih di bawah 10 persen.
“Jadi sekalipun Amerika sudah selesai dosis tiga pun, tapi negara lain belum ada yang divaksin, itu kan masih mengkhawatirkan. Karena mobilitas sekarang cepat dari satu negara ke negara lain,” katanya.
Booster atau dosis tiga vaksin COVID-19 berbayar yang dibicarakan Maxi itu sebelumnya sempat disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada 25 Agustus lalu.
Budi mengatakan booster vaksinasi masyarakat umum sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ada dua skema pembiayaan booster vaksin COVID-19 tersebut.
Pertama, peserta BPJS Kesehatan golongan penerima bantuan iuran (PBI) akan dibiayai negara. Kedua, pembayaran mandiri oleh masyarakat yang tak masuk dalam golongan PBI. Budi menjamin harga vaksin booster tidak akan mahal, sekitar Rp100 ribu.
“Artinya tidak sampai Rp100 ribu. Sekitar Rp100 ribuan dan bisa dilakukan yang bersangkutan,” ujar Budi beberapa waktu lalu. (den)
