YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY menyebutkan, petugas masih mendapati banyaknya pelanggaran di masa penerapan PPKM level 3 yang berakhir Senin (13/9/2021). Sejumlah pelonggaran yang terdapat dalam aturan PPKM level 3 berdampak pada euforia masyarakat hingga abai terhadap protokol kesehatan.
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengakui bahwa penurunan PPKM level 3 berdampak pada euforia masyarakat hingga menyebabkan abai terhadap protokol kesehatan. Pihaknya menyebut bahwa, area tempat makan, restoran, warung kaki lima hingga tempat publik lainnya sudah cukup ramai dikunjungi masyarakat.
“Misalnya di warung makan ya, kapasitas satu meja dua orang, coba cek di warung dan rumah makan itu pasti lebih. Rata-rata pelanggarannya seperti itu, ukur suhu juga hanya formalitas saja,” kata Noviar, Senin (13/9/2021).
Meski begitu dia mengakui kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan jam buka sebagian besar masih diikuti. Aturan di PPKM level 3 memperbolehkan sejumlah usaha beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB. Tetapi, untuk objek wisata dan hiburan malam masih tutup seluruhnya. Hanya saja, petugas masih menemui pengunjung dan tempat hiburan yang membandel.
“Objek wisata memang masih tutup, tapi keinginan masyarakat itu kelihatannya sudah sangat besar, makanya di akhir pekan itu selalu ramai,” katanya.
Sementara untuk tempat hiburan malam ada sekitar 10 lokasi yang ditengarai mencuri-curi buka. Noviar menyebut, pengelola mengelabui petugas dengan berpura-pura tutup, namun ada aktivitas di dalamnya. Pihaknya tidak dapat berbuat banyak dengan pelanggaran itu. Petugas menurut dia dilema, harus menegakkan aturan, namun juga melihat bahwa tempat hiburan menjadi tempat bergantung hidup banyak pihak terutama para karyawan.
“Kita melihat masih banyak yang tutup tapi ada juga yang curi-curi, misalnya di luar kelihatan tutup tapi di dalam ada aktivitas. Cuman kami kan ini juga persoalan, di samping kami harus tegas, tapi ekonomi masyarakat kan juga harus jalan apalagi pengusaha dan juga karyawan mereka, apalagi karyawan kalau mereka tidak digaji makannya dari mana. Makanya secara resmi kami belum memperbolehkan, tapi dalam kenyataan itu mereka buka sendiri tanpa izin. Mungkin ada 10 jumlahnya,” ungkapnya.
Ia meneruskan petugas pun memberikan imbauan kepada pengelola untuk menyiapkan aplikasi pemindai pengunjung melalui PeduliLindungi. Sistem itu nantinya akan diterapkan secara menyeluruh di setiap pusat layanan publik, wisata, kantor pemerintahan dan swasta serta pusat kerumunan lainnya.
“Kita hanya imbau, mohon siapkan aplikasi PeduliLindungi dulu, karena kan di tanggal 14 September itu seluruh rumah makan, restoran, kafe dan hotel itu wajib pasang QR Code yang nanti ada check in dan check out nya. Jadi masing-masing kita sudah sosialisasikan, silahkan mereka cari QR Code-nya dan mulai 14 September akan kita periksa di setiap tempat,” katanya. (den)
