BANDUNG, BERNAS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) dengan beranggotakan unsur Kementerian Agama, kiai, sampai ormas Islam. Rencana pembentukan muncul usai mencuatnya kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang pemimpin pesantren di Jawa Barat terhadap 12 santrinya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, selain membentuk DPP, pihaknya juga akan membentuk Tim Layak Santri. Tim tersebut nantinya akan bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes) guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Itu dibentuk demi memastikan kelayakan sarana dan prasarana pesantren.
“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah,” ucapnya, Senin (13/12/2021).
Ia mengatakan, untuk Dewan Pengawas Pesantren, nantinya pembentukan akan dibentuk menggunakan anggaran APBD provinsi. Pembentukan ini nantinya akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar.
Baca juga: Ridwan Kamil Kutuk Keras Aksi Pelecehan Seksual Belasan Santriwati Anak di Pesantren
Dirinya mengatakan rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis ini akan digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Kota Bandung.
“Minimal Rabu (15/12/2021) nanti, kami akan mengundang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini, sehingga kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar,” tandasnya. (den)
