YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal menggelontorkan anggaran Rp15 juta bagi seluruh kelurahan di wilayahnya, untuk mendorong pengelolaan sampah secara mandiri. Rencananya, program tersebut segera digulirkan mulai tahun 2023 mendatang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto, mengatakan, wacana ini telah dibahas lewat Musrenbang. Sampah organik menjadi prioritasnya, lantaran mendominasi total pembuangan menuju TPST Piyungan yang mencapai 370 ton per hari.
“Sampah di kota itu kan 60 persen organik. Kalau yang anorganik, seperti kardus, botol minuman, dan lain-lain, pengelolaannya cukup dikumpulkan kemudian dijual ke pengepul,” terangnya, Minggu (13/2/2022).
Menurut Sugeng, polemik persampahan di Kota Yogyakarta dewasa ini sudah sangat urgent dan dibutuhkan langkah spesifik untuk menanggulanginya.
Pasalnya, kota Yogyakarta menjadi penyumbang sampah terbesar di TPST Piyungan, yang kondisinya telah semakin overload.
“Sekarang sebenarnya sudah banyak kelompok-kelompok yang melakukan itu (pengelolaan sampah organik secara mandiri). Tetapi, kita kan harus mulai membuat sebuah gerakan besar yang masif,” kata dia.
Ia meneruskan, bermodalkan stimulan Rp15 juta pihak kelurahan didorong untuk membuat percontohan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah.
Harapannya ke depan, sampah organik rumah tangga, hotel, hingga restoran, tak langsung terbuang ke TPST.
“Makanya, kami mendorong, ketika ada stimulan itu, bisa dibuat percontohan untuk warga. Misal dengan maggot, komposter, atau biopori. Jadi, ada pilihan pilihan yang sebenarnya bisa direalisasikan,” jelasnya.
Baca juga: Ada Ratusan Bank Sampah, Tapi Sampah yang Berkurang Cuma Sangat Sedikit
“Itu kan demi meningkatkan pengurangan pembuangan sampah yang sekarang masih 2 persen. Bisa naik jadi 5 persen saja sudah luar biasa. Lumayan itu, dari total pembuangan 370 ton,” tambah Sugeng.
Ia menambahkan, di Kota Yogyakarta sejatinya telah berdiri sebanyak 565 bank sampah. Namun, baru sedikit yang tergerak untuk mengelola sampah organik.
Selain lebih mudah, ini karena nilai ekonomi dari sampah anorganik terlihat jelas oleh masyarakat.
Baca juga: KPBU Jadi Solusi Membludaknya Sampah di TPA Piyungan
“Karena hasilnya bisa dirasakan secara cepat, kan tinggal dikumpulkan terus dijual. Kalau organik masih jarang itu bank sampah yang mengelola,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, sampah organik sejatinya juga bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat, apabila dikelola dengan baik.
Karena itu, stimulan Rp15 juta setiap kelurahan tersebut, diharapkan mampu memperluas wawasan, soal potensi sampah organik.
“Sampah organik itu kan cenderung basah dan bau. Jadi, mungkin warga malas untuk mengelola. Selama ini baru pengepul pakan ternak babi yang turut berkontribusi mengurangi, ya,” pungkasnya. (den)
