JAKARTA, BERNAS.ID – Dua bulan sudah drama kelangkaan minyak goreng berlangsung, yang dimulai beberapa saat setelah Pemerintah mengeluarkan penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit melalui Permendag No 6 tahun 2022.
Kelangkaan minyak goreng memunculkan gonjang-ganjing panic buying. Ibu-ibu mengantre panjang dan mengular, tak peduli lagi dengan situasi pandemi yang masih berlangsung demi mendapatkan minyak goreng.
Kini HET kemudian dicabut, minyak goreng mulai bermunculan lagi di pasar-pasar, tapi harga sudah terlanjur karut-marut.
Sebagai salah seorang yang ikut terlibat dalam pengaturan kebijakan, Ketua DPR RI Puan Maharani ikut menyuarakan keresahan para Ibu. Dalam berbagai kunjungannya, ia bertemu dengan para penjual minyak goreng atau para ibu yang menjadi konsumen utama dan mendengar sendiri bagaimana dampaknya bagi mereka.
“Pihak-pihak yang mempermainkan kepentingan rakyat harus mendapat ganjaran setimpal,” kata Puan, Jumat (18/3/2022).
Lebih lanjut ia menjelaskan hal yang sangat kontradiktif terjadi di lapangan. Ketika berkunjung ke pabrik-pabrik minyak goreng, kegiatan produksi berjalan normal seperti biasanya. Tak ada kekurangan produksi. Tetapi berbeda ketika ia ke pasar.
“Banyak warga mengeluh, termasuk para pedagang kecil, karena sulit mendapatkan stok minyak goreng,” ujar Puan.
Baca juga: Puan Minta Pemerintah untuk Lindungi Data Pribadi Warga
Puan mengaku paham tentang situasi kelangkaan minyak goreng ini dalam perspektif keadilan distributif, di mana produksi barang dan jasa harusnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat, harus ada keseimbangan mulai dari hulu ke hilir.
“Keadilan distributif mengarah pada keadilan hasil yang diterima dari masyarakat, terutama kaum ibu. Keadilan distributif memastikan bagaimana barang dan jasa, kekayaan atau kualitas kesejahteraan mesti didistribusikan dalam masyarakat negara,” katanya.
Tetapi justru yang terjadi kini menurut dia adalah kasus penimbunan minyak goreng di mana-mana. Lemahnya sistem pengawasan menurut Puan menyebabkan terjadinya penyelundupan minyak goreng.
“Saya melihat sendiri terjadi penimbunan minyak goreng di mana-mana,” kata Puan.
Baca juga: Puan Maharani Dinilai Sebutkan Ciri Diri Sendiri Saat Bocorkan Kriteria Capres PDIP
Menyadari perannya sebagai ketua DPR RI, situasi ini menurut Puan harus mendapatkan pengawasan yang tegas. Ia menyadari bahwa situasi kelangkaan ini tidak boleh terus berlanjut.
Pengawasan ini menurut Puan harus dimulai dari sisi produksi, lalu juga mencermati laporan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Selain itu yang paling krusial saat ini menurut Puan adalah perlu perbaikan tata kelola niaga Crude Palm Oil (CPO).
“Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia tetapi minyak goreng langka. Banyak pilihan kemudian jatuh pada keputusan produser untuk mengekspor keluar dan dijadikan bahan bio solar, yang menyebabkan jatah CPO untuk minyak goreng jadi berkurang. Pemerintah memberikan subsidi untuk CPO bagi produksi bio solar, yang membuat pengusaha lebih suka menjual CPO menjadi bio solar ketimbang minyak goreng,” katanya.
Penyebab kelangkaan minyak goreng disebut menurut dia karena masalah distribusi dan keuntungan ekonomi semata. Sekali lagi penting untuk menegaskan fungsi negara yakni memastikan adanya keadilan distributif.
Puan menegaskan bahwa tugas pemerintahlah untuk memastikan kelangkaan kebutuhan dasar ini jangan sampai berlangsung lama dan hanya menghasilkan kericuhan semata.
“Negara harus sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan ini karena keadilan adalah hal yang fundamental dalam sebuah sistem sebuah pemerintahan,” tandasnya. (den)
