YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Memasuki akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, Indonesia menghadapi bencana bertubi-tubi di berbagai daerah. Sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi, berhubungan dengan perubahan iklim seperti banjir, longsor, gelombang pasang dan angin ribut. Lalu erupsi gunung berapi dan gempa bumi dalam jumlah lebih sedikit namun menimbulkan kerugian besar.
Semua bencana itu terjadi pada saat seluruh umat manusia menghadapi bencana global, pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung satu tahun lebih. Di Indonesia, pandemi Covid-19 hingga kini sudah mencapai angka satu juta kasus lebih dengan kematian mencapai 29.728 orang meninggal (update per tanggal 31/1/2021).
Bencana bertubi-tubi ditengah pandemi Covid-19 tersebut membuat Indonesia harus menghadapi bencana yang bersifat multihazard, multi ancaman. Dalam kondisi normal, tanggap darurat bisa fokus ke penanganan bencana itu sendiri, namun dalam masa pandemi Covid-19 sekarang mau tidak mau penanganan bencana juga harus melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Budi Setiawan, selaku Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dilaksanakan tanggal 9 Januari 2021 menyampaikan beberapa poin rekomendasi kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menghadapi bencana multihazard ini. Berikut poin-poin rekomendasi MDMC :
1.Memprioritaskan kebijakan dan anggaran penerapan prinsip pengurangan risiko bencana berbasis komunitas pada masa pandemi sebagai upaya memastikan ketangguhan kelompok masyarakat terkecil untuk menghadapi segala ancaman bencana, karena mobilitasi antar daerah bagi relawan dan bantuan bencana harus ditekan dimasa pandemi ini.
2.Memperkuat sistem tanggap darurat bencana multihazard pada masa pandemi di komunitas dengan dukungan sistem komunikasi, logistik dan supervisi yang kuat dengan tetap sesuai protokol kesehatan Covid-19.
3.Memperkuat kerjasama antara pemerintah/pemerintah daerah dengan kekuatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya penanganan bencana alam maupun pandemi Covid-19 agar lebih efektif dan berbasis kekuatan riil masyarakat di tingkat lokal.
4.Agar setiap perumusan kebijakan dan strategi penanganan pandemi pemerintah dan pemerintah daerah selalu mendasarkan ada data (evidence) serta berpijak pada pendapat para ahli di bidangnya (scientific-based approach) dengan mengedepankan keselamatan rakyat di atas kepentingan lainnya.
5.Agar setiap kebijakan yang disusun dalam merespon bencana alam maupun pandemi Covid-19 sensitif terhadap perempuan dan kelompok rentan.
6.Memprioritaskan upaya perlindungan keselamatan relawan dan warga terdampak pada kegiatan tanggap darurat dan pemulihan bencana alam di masa pandemi dengan adanya asuransi, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), perangkat tracing dan testing, termasuk infrastuktur isolasi bila ada relawan atau warga terdampak bencana alam terkonfirmasi Covid-19. (cdr)
