YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Komisi B DPRD DIY meminta Pemda DIY untuk lebih serius dalam memberikan ruang tumbuh bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pasalnya, dewan merasa selama ini belum semua UMKM mendapatkan akses yang luas untuk memaksimalkan pemasaran produk.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu mengatakan ada beberapa kendala yang dialami UMKM yakni akses menuju online dan ruang berjualan yang memadai.
Menurut Dwi, perhatian pada UMKM harus maksimal karena selama ini Pemda DIY kerap berstatement bahwa pengusaha kecil inilah yang menjadi penopang ekonomi daerah.
“Kami meminta perhatian pada UMKM ini harus lebih serius, bagaimana parameter naik kelas yang harus menyeluruh dan jelas. Parameter untuk UMKM naik kelas ini belum ada. Harus disentuh kebijakan kurikulum UMKM. Jadi bisa menjadi tolok ukur yang jelas. Misal kelas 1 punya produk, kelas dua punya badan hukum kelas tiga punya apa dan sebagainya, harus ditata dengan jelas,” tegas Dwi, Kamis (27/10/2022).
Baca juga: Peran UMKM Dalam Kebangkitan Wisata Yogyakarta
Dwi juga menilai perlunya pendataan aset daerah yang bisa dimanfaatkan untuk UMKM yang jumlahnya sangat besar. Beberapa ruang yang diciptakan selama ini dirasa berpihak pada pengusaha yang memiliki modal untuk menyewa ruang usaha.
“Saat ini aset kita punya banyak, selain tanah eks Hotel Mutiara yang bisa digunakan untuk lokasi berjualan UMKM. Kalau kita tidak punya tempat untuk show ya UMKM kita hanya titip semua dan keuntungan untuk yang jualan, yang punya kapital besar. Bagian aset harus inventaris aset yang bisa digunakan untuk UMKM. Banyak sekali potensinya, tapi mengapa tak bisa dimaksimalkan,” keluh Dwi.
Baca juga: UMKM Ayo Bergegas, Pendaftaran BPUM Di Kota Jogja Mulai Hari Ini
Di sisi lain, Dwi juga menilai perlu adanya digitalisasi masif untuk UMKM karena selama ini pengelolaan sistem aplikasi Sibakul belum maksimal. UMKM mengakses untuk mendapatkan gratis ongkos kirim produk saja namun belum menyeluruh potret datanya.
“Basisnya harus website, UMKM harus punya website. Kalau menurut kami, Sibakul belum masif, belum semua UMKM tahu. Ini ide dan program bagus tapi pengelolaan sistemnya belum optimal. Hanya bebas ongkir saja yang dimanfaatkan. Tapi harusnya Sibakul jadi potret data yang bisa dibaca di digital,” tandas dia. (den)
